Nusantara Satu-Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rakor Kearsipan Se-Provinsi Sumsel 2019. Rakor ini diikuti Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, BUMN, Ormas dan PerguruanTinggi. Acara ini dilaksanakan di Hotel Harper, Jumat (12/4).
Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel, Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH. Msi, mengatakan dan berharap kepada OPD dapat mengelolah arsip dengan baik dan benar. Rakor ini mensinergikan aturan Perundang-undangan, sinkronisasi antara pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengetahui fungsi arsip.
“Evaluasi saat ini, untuk Sumsel belum seperti apa yang diharapkan, karena OPD banyak yang belum tahu tentang bagaimana pentingnya arsip. Setiap gerakan pemerintahan pasti dengan administrasi, ada arsip tertinggal. Arsip itu banyak, arsip sejarah misalnya kegiatan Sea Games, Asian Games dan lainnya,”katanya.
Menurutnya, saat ini diperlukan komitmen pimpinan tertinggi bagaimana menyikapi hal ini, harus dilaksanakan OPD.
“Mereka sudah mengarsipkan, tapi tidak tahu mengelolah arsip. Arsip negara ada dua aktif dan in aktif. Kalau bisa dimusnakan, ya, dimusnahkan. Arsip aktif arsip yang frekuensif penggunaannya masih tinggi, misalnya mengenai keuangan . Kalau penggunaannya berkurang itu in aktif. Jadwal Retensi Arsip (JRA) itu ada kategori yakni permanen, bisa dipindahkan ke digital dan terkahir dimusnahkan apabila tidak berguna lagi,”ungkapnya.
Untuk arsip yang dimusnahkan, lanjutnya, ada tim pemusnahan yakni Kejaksaan, Kepolisian, Menkumham dan lainnya. Mereka yang menentukan dimusnahkan atau tidak. Untuk arsip vital tidak bisa digantikan.
“Yang paling hebat Sumsel arsip punya lembaga kearsipan sendiri. Pemprov Sumsel mampu mendukung lembaga arsip. Setiap apapun yang dilakukan harus ada arsipnya. OPD harus mengklasifikasi arsip aktif dan in aktif, dan bisa mengelolahnya,”ujarnya. (M. Akip)
