PRABUMULIH – Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Pertamina Training and Consulting (PTC) kini menuai sorotan publik. Minimnya keterbukaan informasi memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya bagi para pencari kerja di Kota Prabumulih. Kondisi ini dinilai tidak sehat dalam iklim ketenagakerjaan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih, H. Sanjay Yunus, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan teknis terkait proses rekrutmen perusahaan PTC.
“Kami hanya memfasilitasi informasi lowongan kerja,” tegasnya.
Meski demikian, Disnaker Prabumulih secara tegas berharap PTC dapat mengedepankan pola rekrutmen yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
“Kami berharap PTC dapat meniru pola rekrutmen yang transparan seperti yang pernah dilakukan PDC, dengan melibatkan Disnaker, aparat kepolisian, serta masyarakat. Bahkan, proses seleksi bisa disiarkan secara langsung agar benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel,” tambah Sanjay.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M. Ia menyebutkan bahwa koordinasi dari pihak perusahaan masih belum terlihat.
“Hingga saat ini, belum ada laporan resmi dari pihak PTC kepada kami di pihak Provinsi,” ucapnya.
Sejumlah temuan di lapangan semakin memicu kecurigaan publik terhadap proses rekrutmen ini, di antaranya:
-
Tidak adanya dialog terbuka antara pihak PTC dan Disnaker Prabumulih.
-
Disnaker Provinsi Sumsel belum menerima laporan resmi apa pun dari PTC.
-
Tidak ada klarifikasi atau pernyataan publik dari pihak PTC hingga saat ini.
-
Ketiadaan informasi yang memadai menciptakan ruang spekulasi yang luas dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Sikap pasif dan tertutup dari PTC dinilai menjadi sumber utama polemik ini. Di tengah tingginya tingkat kebutuhan kerja masyarakat, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Tanpa adanya keterbukaan, wajar jika publik mempertanyakan: Apakah proses rekrutmen ini benar-benar berjalan adil dan terbuka?
Meskipun tidak memegang kewenangan teknis secara penuh, Disnaker Prabumulih tetap menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat pencari kerja. Sikap ini menegaskan bahwa Disnaker tetap berada di sisi masyarakat untuk mendorong proses ketenagakerjaan yang sehat.
“Kami siap menjembatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Tapi tentu perlu ada keterbukaan dari pihak perusahaan,” ujar Sanjay.
Publik Menunggu Langkah Nyata PTC
Kini, perhatian penuh publik tertuju pada langkah PTC selanjutnya. Tanpa adanya tindakan konkret untuk membuka akses informasi, kepercayaan masyarakat akan terus tergerus. Transparansi bukanlah sekadar formalitas; ini adalah bentuk keadilan bagi seluruh pencari kerja.
