Nusantara Satu-Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi Kementrian Lingkungan Hidup akan mengoptimalkan fungsi Danau Ranau. Oleh sebab itu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Pokja Pengelolaan Danau Ranau.
Direktur pengendalian kerusakan perairan darat KLHK, Ir. Sakti Hadeng Ganan, mengatakan, air adalah kebutuhan penting dalam kehidupan. Pasalnya, untuk mencapai target ketahanan pangan membutuhkan air, termasuk energi terbarukan harus memerlukan air.”Danau Ranau ini perlu diselamatkan, ketersedian air darat supaya tidak mengalir ke laut saat hujan. Serta saat kemarau tidak terjadi pendangkalan,” katanya saat diwawancarai, Kamis, (22/2)
Dia menuturkan, pembentukan Pokja ini melibatkan berbagai instansi. “Kita mulai dari perencanan terpadu. Jadi tugas di Pokja ini menyusun perencanaan terpadu. Tujuannya agar tidak terjadi pendangkalan dan pencemaran Danau Ranau. Kedepan kita ingin Danau Ranau kapasitas menampung air tidak berkurang. Apalagi air Danau Ranau dari berbagai sungai. Kedepan Danau Ranau ini bisa menjadi sumber PDAM, pembangkit listrik, irigasi dan untuk keperluan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Melalui pokja ini, lanjut Sakti, pihaknya berharap ketika hujan air Danau Ranau tidak ke laut dan tidak mengakibatkan banjir, dan saat kemarau tidak terjadi pendangakalan.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi Siswo menambahkan, tugasnya adalah membuat pengelolaan Danau Ranau. Disini Pokjanya sudah terbentuj dikeui Sekda dan dirinya sekretaris. Melalui rapat ini dirumuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya.
“Kondisi Danau Ranau saat ini adalah terdapat sampah plastik berlebih dan erosi. Di Indonesia ada 30 Danau yang menjadi prioritas dibentuk Pokja. Untuk di Sumsel adalah Danau Ranau. Karena Danau Ranau memiliki kapasitas air yang sangat besar,” ujarnya. (Yanti)
