PRABUMULIH – Polemik terkait proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT Pertamina Training and Consulting (PTC) di wilayah operasional Prabumulih terus menjadi sorotan publik.
Pada Jumat (24/04/2026), sejumlah insan pers bersama aktivis lingkungan dan sosial mendatangi kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4 (PHRZ 4) untuk menyerahkan surat terbuka secara resmi.
Surat bernomor 07/ST-DI/PBM/IV/2026 tersebut diterima oleh perwakilan Corporate Communications (Corpcom) PHRZ 4 pada pukul 09.56 WIB. Dalam tanda terima, pihak PHRZ 4 menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan surat.
Dalam pernyataan yang disampaikan, pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan proses seleksi berjalan adil dan akuntabel.
Ketertutupan dinilai berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus dapat merusak hubungan harmonis antara perusahaan dan warga lokal.
Selain itu, proses rekrutmen juga disorot karena dinilai kurang melibatkan instansi ketenagakerjaan daerah. Ditekankan bahwa koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan aparat setempat, penting dilakukan guna menjamin proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan kolaboratif tersebut sebelumnya disebut telah berhasil diterapkan dalam pola rekrutmen di sektor serupa.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah peluang bagi tenaga kerja lokal, khususnya mereka yang telah memiliki sertifikasi dan pengalaman di sektor minyak dan gas.
Mereka menilai tenaga kerja berpengalaman, termasuk yang pernah bekerja di lingkungan Pertamina Group dan mitra industri migas lainnya, seharusnya mendapatkan penilaian objektif sesuai kompetensinya.
Mereka menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah bentuk permintaan prioritas tanpa dasar, melainkan dorongan untuk menghadirkan keadilan dalam proses seleksi.
Sebagai bentuk kontrol sosial, proses rekrutmen disebut akan terus dipantau secara ketat. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya praktik yang merugikan, termasuk potensi masuknya tenaga kerja yang tidak kompeten.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat sektor operasional migas memiliki tingkat risiko tinggi yang membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar memenuhi standar keselamatan dan keahlian.
Surat terbuka ini juga ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, sebagai bentuk pengawasan berlapis.
Para pihak berharap adanya respons dan klarifikasi resmi dari PTC guna menjawab berbagai pertanyaan publik, terutama terkait sistem pendaftaran online yang hingga kini belum mencantumkan batas waktu penutupan secara jelas.
Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses rekrutmen yang sedang berlangsung.
