Nusantara Satu-Pelayanan KB gratis, IUD dan Implan, yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang, di Kecamatan Gandus, mendapatkan 76 akseptor, Selasa (16/7).
Kepala DPPKB Kota Palembang, Ir. Dewi Isnaini, melalui, Koordinator Wilayah (Korwil) Hartati, S. Sos, mengatakan, peserta yang dilayani menjadi akseptor, semuanya berasal dari Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gandus. Pihak terkait yang berada di DPPKB Kota Palembang juga turut membantu dalam mempromosikan adanya pelayanan KB gratis IUD dan Implan.
“Untuk warga yang menjadi peserta akseptor ini, berasal dari Kelurahan 36 Ilir, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Pulo Kerto, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus. Untuk warga yang jarak rumahnya jauh, itu dilakukan antar-jemput. Pada pelayanan hari ini, kita mendapatkan 76 peserta akseptor KB IUD dan Implan. Secara target kita sudah melebihi,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan DPPKB Kota Palembang, Ujang D Gumay, mengatakan, pada pelayanan hari ini ada peningkatakan signifikan masyarakat yang memasang alat kontrasepsi jangka panjang. Hal itu tidak terlepas dari sosialisasi. Memang di satu sisi ada kekurangan tenaga penyuluh. Namun hal tersebut tidak menyurutkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah pelayanan di Kecamatan Gandus ini di targetkan minimal 40 akseptor. Ternyata kita mendapatkan akseptor MKJP lebih dari 70 orang, baik itu IUD dan Implan. Keberhasilan ini, berkat kerja keras kawan-kawan di lapangan yang terus menerus membangun kesadaran masyarakat, memberikan konseling, arahan penggunaan alat kontasepsi dari Non MKJP ke MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) IUD dan Implan. Promosi juga dilakukan kawan-kawan yang berada di bagian PP, di DPPKB yang turut mempromosikan kepada masyarakat, bahwa ada pelayanan gratis KB kepada masyarakat bawah, yang menggunakan Mobil Pelayanan Penerangan (Mupen). Untuk tahun ini juga kita sudah punya mobil operasional untuk jemput antra akseptor, bahkan sampai di pelosokpun akan kita jemput dan kita antar lagi,”katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dari termin ke dua 2019 ini, di enam Kecamatan, yang sudah dilakukan, memang ada perubahan secara signipikan dari target-target yang telah di tentukan oleh DPPKB Kota Palembang kepada Korwil Kecamatan.
“Setelah selesai pelayanan ini, hasilnya akan kita laporkan kepada pimpinan kita. Mungkin ada satu atau dua, kecamatan yang tidak memenuhi target, maka Kepala DPPKB, akan mengevaluasinya. Mengapa satu kecamatan tersebut tidak dapat memenuhi, targetnya. Apa kendalanya dan kita cari titik lemahnya. Memang target kita itu di daerah Kumuh dan Miskin (Kumis). Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita juga butuh kerjasama dengan dian lain, lintas sektor. Karena organisasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, harus ada kerja sama dengan dinas terkait. Camat, Lurah , Puskesmas. Makin banyak Dinas terlibat, makin banyak orang terlibat, maka masyarakat, khususnya warga Kota Palembang semua akan menggunakan MKJP. Insyaallah warga tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi Sutik lagi atau Ratu Suntik. Tapi akan berubah ke alat kontrasepsi IUD dan Implan. Kita harus yakin, bahwa kita bisa dan akan berhasil,”ujarnya. (Ajib)
