Beranda Politik Komisioner Bawaslu Sumsel: Money Politic Racun Demokrasi

Komisioner Bawaslu Sumsel: Money Politic Racun Demokrasi

774
0

Nusantara Satu-Direktorat Itelkan Polda Sumsel, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Pemilih Milenial Mencegah Hoax, Politisasi Isu SARA dan Politik Uang pada Pemilu tahun 2019, di Ballroom Hotel Airish Jl Sukabangun II, Minggu (24/3).

Dalam acara ini menghadirkan Moderator, Faturrahman,S.Sos, Komisioner Bawaslu Sumsel Syamsul Alwi, S.Sos, Kompol Fitri (perwakilan Dit Reskrimsus Polda Sumsel), Mantan Komisioner Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, S. Sos,  dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumsel, H Saefudin Latif, M. PdI.

Komisioner Bawaslu Sumsel, Syamsul Alwi, S. Sos, M.Si, mengatakan, salah satu yang menjadi fokus pihaknya pada Pemilu kali ini adalah masalah money politic (politik uang) kepada pemilih selain politisasi Suku Agama Ras (SARA).

“Dari beberapa kali pertemuan dengan ormas maupun para mahasiswa kami selalu mewanti-wanti money politic merupakan racun demokrasi. Wajib hukumnya kita menolak segala macam bentuk money politic kita sosialisasikan kepada masyarakat sekitar kita, tidak ada gunanya menggunakan uang untuk menyuap masyarakat,” katanya.

Syamsul menuturkan, modus dan wujud dari money politic ,di dalam Pemilu kali ini, diantaranya serangan fajar, bantuan religius hingga dalam bentuk mahar yang dipengaruhi beberapa faktor seperti pendidikan akibat kurangnya pemahaman akan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

“Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga terpancing untuk menerima money politic,”ungkapnya.

Mewakili Dit Reskrimsus Polda Sumsel, Kompol Fitri, menuturkan, soal jerat hukum penyebar Hoax dan ujaran kebencian, dimana saat ini hanya sekitar 22 persen saja pemilih milenial yg peduli dengan pemilu maka dengan penjelasan tersebut pihak Polda Sumsel akan memproses permasalahan undang – undang ITE.

“Untuk sanksi dalam money politik yaitu pada pasal 278 uu no 7 tahun 2017 bisa dipidana sampai dengan penjara 4 tahun. Pasal 515, bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun, makanya marilah kita kawal dan awasi bersama-sama jalannya pemilu,” katanya.

Saat ini, lanjutnya,  para pemilih milenial hanya fokus pada gadget masing-masing dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar dikarenakan adanya internet yang mana pemberitaan Medsos sangat cepat beredar dalam hitungan detik.

“Apabila pemberitaan itu dipergunakan tidak benar maka akan menimbulkan permasalahan bahkan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan melalui jalur hukum,” ungkapnya.

Artikulli paraprakSanitasi yang Layak di Sumsel Baru Mencapai 58 %
Artikulli tjetërKabel Listrik dan Telpon Bertumpuk

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini