Nusantara Satu-Buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh GARDA API Sumsel beberapa hari yang lalu mendapat tanggapan dari Kepala Dinas PP-KB Kota Palembang. Dalam tuntutannya, GARDA API Sumsel meminta supaya Pemerintah Kota Palembang menutup dan mencabut izin operasi RSIA Rika Amelia serta memecat Kepala Dinas PPKB Palembang.
Kepala Dinas PP-KB Kota Palembang, Altur. F ketika diwawancarai wartawan untuk dimintai keterangannya terkait itu mengatakan bahwa dirinya baru 4 bulan ini bertugas di PP-KB dan pihak RSIA Rika Amelia sudah sering mendapatkan program kerja sama seperti ini. Beberapa Kepala Dinas sebelum dirinya sudah kerja sama soal pelayanan MOW atau operasi kecil/ringan.
Altur mengatakan juga untuk aksi demo yang disampaikan oleh rekan rekan itu merupakan masukan yang sangat baik dan kedepannya pihak RSIA Rika Amelia akan dipangil serta dipertemukan dengan LSM yang untuk duduk bersama membahas keluhan masyarakat terhadap pelayanan sebelum dan pasca operasi kecil agar mereka diberi standar tempat istirahat yang layak.
“Pada saat kejadian dari info tenaga dilapangan Dinas PPKB mengatakan bahwa saat itu pasien cukup membludak, melebihi target. Misalnya pasien ada 5 orang dan di dampingi keluarga pasien. Terutama untuk aksektor ini kan pasien biasanya mengajak suami atau anak untuk menjaga mereka sehingga kondisi saat itu menjadi membludak,” ujar Altur.
Altur menambahkan, untuk kawan-kawan LSM jangan juga untuk memberhentikan Kepala Dinas PPKB, ya harus di evaluasi kinerja dulu dan untuk program MOW ini mungkin lebih dari 10 tahun, saya cuma menuruskan saja. Ada setiap tahun dana DAK dari Pusat untuk masyarakat kita mengunakan alat kontrasepsi terutama masyarkat yang tidak mampu dan klinik yang kerja samanya.
Selain itu, Kepala dinas PPKB Palembang, Altur.F akan memanggil pihak RSIA Rika Amelia secepatnya supaya menjelaskan duduk persoalan seperti yang disuarakan oleh LSM tadi.
