Nusantara Satu-Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima audiensi dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Gubernur Sumsel pada Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini dilakukan guna berkoordinasi lebih lanjut terkait persoalan pembelian tanah Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang dibeli dari Yayasan Batanghari Sembilan Palembang.
Hadir dalam audiensi tersebut delegasi PP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., didampingi anggota MHH Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., Direktur Mu’allimin Muhammadiyah H. Aly Aulia, Lc., M.Hum., serta tim LBH AP PP Muhammadiyah Dr. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H., dan Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P. Turut mendampingi pula Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel, Dr. Ridwan Hayatudin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah konflik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan Muhammadiyah, apalagi konflik personal. Melainkan murni persoalan hukum dan akuntabilitas tata kelola aset milik Pemprov Sumsel.
“Kepentingan kita sama, yaitu untuk kepentingan umat. Kita butuh dan Muhammadiyah juga butuh. Kita juga butuh wadah karena mahasiswa kita ada yang tidak punya tempat,” ujar Herman Deru.
Senada dengan hal itu, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, menyampaikan harapannya agar lahan yang telah dibeli dari Yayasan Batanghari Sembilan tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak Madrasah Mu’allimin guna menunjang aktivitas pendidikan.
“Ini bisa diluruskan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mu’allimin sangat membutuhkan lahan itu sehingga membelinya. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara terbaik,” ungkap Trisno.
