Palembang-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kota Palembang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terkait solusi atasi banjir dengan membangun kolam retensi di Simpang Bandara.
Rabu (14/1/2026), menuding proyek kolam retensi di Simpang Bandara tak lebih dari sekadar wacana tanpa realisasi.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik terhadap Walikota Palembang yang dinilai gagal menunaikan komitmen pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, meski persoalan genangan air kerap dikeluhkan warga dari tahun ke tahun.
Koordinator aksi, Reza Mars yang didampingi oleh Sholatudin, Malvin dan Hendri Zikwan menegaskan jangan sampai proyek kolam retensi di Simpang Bandara hanya sekadar wacana saja tanpa realisasi. Pembangunan kolam retensi di Simpang Bandara yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah kota hingga kini belum menunjukkan progres nyata di lapangan.
“Sudah bertahun-tahun hanya rencana dan janji. Tidak ada realisasi. Ini seperti membodohi masyarakat dengan harapan palsu,” tegas Reza pada, Rabu (14/01/26).
Tak hanya menyoroti proyek Simpang Bandara, massa juga menagih janji Walikota Palembang terkait rencana pembangunan kolam retensi di 107 kelurahan se-Kota Palembang, yang hingga kini belum memiliki kejelasan tahapan maupun waktu pelaksanaan.
Menurut Reza, dalih persoalan hukum yang disebut-sebut menghambat pembangunan kolam retensi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan upaya perlindungan masyarakat dari banjir.
Selain itu, Hendri Zikwan juga turut menyuarakan aspirasinya dengan mengatakan bahwa persoalan banjir itu sangat nyata dan berdampak buruk bagi masyarakat Kota Palembang. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata terhadap persoalan banjir tersebut.
“Kami meminta Walikota Palembang untuk segera melakukan pembuatan kolam retensi. Ini kepentingan rakyat dan jangan korbankan kepentingan mereka. Banjir ini nyata, dampaknya dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya lantang.
GPK menilai lambannya realisasi proyek kolam retensi mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mitigasi bencana banjir yang terus berulang setiap musim hujan, tambah Hendri Zikwan yang didampingi oleh Yayan Joker.
Hendri menegaskan bahwa aksi tersebut bukan yang terakhir. GPK memastikan tekanan akan terus dilakukan hingga Pemerintah Kota Palembang memberikan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kami akan kembali turun aksi minggu depan. Kami ingin jawaban yang nyata, bukan basa-basi,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri, yang mewakili Pemerintah Kota Palembang, menyampaikan apresiasi atas dukungan massa terhadap program pemerintah. Ia juga menyampaikan salam dari Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam.
“Pemerintah menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang masih berjalan dan meminta partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan banjir, salah satunya melalui kegiatan Jumat Bersih,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan massa yang mendesak kepastian pembangunan kolam retensi sebagai solusi struktural banjir, bukan sekadar imbauan partisipatif.
