Nusantara Satu-‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkeadilan’ pada Acara Seminar HAM tentang Pelayanan Publik yang Berkeadilan diselenggarakan oleh Kementrian Hukum & HAM RI dilaksanakan di Ruangan Graha Unsri Jl. Serijaya Negara Bukit Besar Palembang, Sening (2/12/2019).
Giat acara dihadiri oleh, Pak Gubernur, Prof. Dr. Ir. H. Annis Sagaf, MSCE, Karo Hukum dan HAM. Prof. Dr. Ir. H. Annis Sagaf, MSCE mengatakan, kemudian hak-hak sebagai manusia kita perguruan tinggi ini perlu pelayanan publik, kita ada kaitan erat dengan mental. Sekarang ini membuat satu terobosan baru, tentang pelayanan publik yang menggunakan IT.
Dengan online semua lini bisa melihat yang berkaitan. Seluruh pelaksana dari pelayanan publik universitas di bawah komenpan. Jadi menpan itu mengawali kemudian sudah masuk 4 tahun. Jadi pada awal tri out pelayanan publik studi kampus.
Karena IT kita bagus, sarana sudah bagus itu menyambut baik. Karena memudahkan kita untuk membenahi aparat kita yang lemot. lemot itu ada berbagai macam, lemot karna memang otaknya level pendidikan yang tidak nyambung, ada juga memang yang terlalu berat tugasnya, sehingga tidak terangkat, sehingga banyak yang di urusnya.
Ada lagi yang satu lagi yang namanya ngelemot, yang ngelemot inila yang harus kita benahi. Karena apa ia sengaja bekerja pokoknya kalau boleh konsep ekonomi berlaku. Apa konsep ekonomi? Bekerja sedikt-dikitnya, dapat penghasilan sebesar-besarnya, inila yang menghambat negara kita maju.
Itu adalah grup mayoriti, Kita banyak yang bagus tapi kalau di kumpulkan grup minoritas itu, bagaimana minoritas ini menggerakan yang mayoriti ini. Misalnya porsi anggapla 1 orang 10. Kalau 10 orang mestinya 100, kalau kita enggak orangnya 100 porsinya 10, kebalik. Kalau porsinya bisa dihidupkan biro ini misalnya tugasnya ini-ini, kemudian harus begini-begini.
Pelayanan ini tidak telayan karna kelompok tdi ada yang memang lemot ada juga yg ngelemo dan Harapan saya kedepannya ingin mengembangkan IT di Unsri.
