Nusantara Satu-Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumatera Selatan (Sumsel), Mansyur, mengatakan, angka kebutuhan atau backlog rumah rakyat di Sumsel mencapai sekitar 500.000 unit. Sedangkan rumah tidak layak huni di Sumsel mencapai 170.000 unit rumah, Rabu (27/3).
“Ini berkontribusi pada angka kemiskinan, dan kawasan kumuh,”ungkapnya, saat diwawancarai usai Musyawarah Daerah (Musda) Pengembang Indonesia DPD Sumsel.
Dia menuturkan, untuk menekan backlog Kementrian PUPR sangat serius menangani hal tersebut. Pasalnya, ada dua Dirjen turun yakni penyediaan perumahan dan dirjen pembiyaan perumahan.
“Masalah penyediaan rumah ini terkendala untuk diperkotaan terkait harga lahan yang sangat tinggi. Pasalnya, kalau lahan di perkotaan itu selangit,”katanya.
Pembangunan, lanjutnya, rumah bersubsidi adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah bersubsidi ini tetap harus memperhatikan tata ruang. Karena Perumahan sektor yang butuh ruang yang sangat banyak.
“Untuk kendala lahan itu luar biasa. Namun untuk perizinan lambat laun diperbaiki, apalagi di kabupaten dan kota ada PTSP. Selain itu, Permendagri nomor 55 tahun 2017 menyatakan untuk mempermudah izin pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni, Mansyur, di provinsi ada bantuan stimulan rumah swadaya, dimana 17 kabupaten dan kota dapat bantuan itu,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua umum DPP Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat, mengatakan, sebetulnya pembangunan rumah untuk MBR, ditarget 70 atau 80%.
“Kita ingin di setiap daerah itu, target minimal satu hektar satu kecamatan dibangun rumah MBR. Kurang lebih 80 unit. Pengembang Indonesia tidak hanya developer, namun juga pabrik semen, keramik dan stakeholder yang berhubungan dengan pembangunan rumah. Semua stakeholder bekerjasama untuk bisa membangun rumah MBR dengan jumlah lebih banyak,”katanya.
Ketua DPD Pengembang Indonesia Provinsi Sumsel, Miraj Barito, menuturkan, pihaknya menargetkan tahun ini membangun 6.000 unit rumah bersubsidi atau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Yang sudah dibangun 4000 lebih rumah, dan yang sudah akad 3400 rumah. Terkait pemerataan pembangunan dengan ketersediaan tidak ada masalah,”ujarnya. (M. Akip)
