Nusantara Satu-Pembangunan akses kedua tiga stasiun LRT batal dibangun, karena masalah lahan yang belum bisa dibebaskan, Rabu (20/3).
Kepala Proyek LRT Palembang, Masudi Djauhari, kontrak fisik sampai pembangunan LRT Palembang hingga Mei 2019. Akses kedua tiga stasiun yang batal dibangun meliputi akses stasiun di Asrama Haji, Korem Garuda Dempo, dan depan Pengadilan Negeri. Pembangunan akses kedua untuk 3 stasiun tersebut terkendala lahan.
“Untuk di Asrama Haji karena ada lahan yang tidak bisa dibebaskan. Lahan warga, karena tidak ada bukti kepemilikannya,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, untuk pembangunan akses kedua di depan Korem Garuda Dempo itu dikarenakan sampai saat ini belum ada izin dari TNI AD Pusat.
“Sedangkan akses kedua di depan kantor Dishub, itu juga karena tidak diizinkan kantor swasta,” katanya.
Masudi mengungkapkan, karena pembangunan akses kedua tiga stasiun itu dibatalkan, maka tidak ada penambahan anggaran.
“Karena akses kedua tiga stasiun itu batal, jadi tidak dibayarkan anggaran pengerjaannya,”ungkapnya.
Menurutnya, batalnya pembangunan akses kedua tiga stasiun itu tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat yang naik LRT kan tidak banyak. Penumpangnya tidak mencapai jutaan orang, jadi tidak ada dampak apa-apa terkait pelayanan dengan batalnya pembangunan akses kedua tiga stasiun itu,” katanya.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Light Rail Transit (LRT) Palembang, Suranto, mengatakan, pembangunan LRT Palembang sudah mencapai 98,76 persen. Pembangunan akses kedua stasiun yang belum selesai meliputi akses stasiun di Asrama Haji, Korem Garuda Dempo, dan depan Pengadilan Negeri. Pembangunan akses kedua untuk 3 stasiun tersebut terkendala lahan.
“Pengerjaan LRT Palembang ini diberi waktu hingga 2020. Untuk anggarannya yang awalnya Rp 10,9 triliun menjadi sekitar Rp 12 triliun. Penambahan anggaran itu karena ada penambahan akses kedua stasiun,”ujarnya. (Yanti)
