Nusantara Satu-Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Palembang, Syarifudin, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang, membongkar dugaan mobilisasi Apartur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh salah satu Partai penguasa di Kota Palembang.
“Mobilisasi ASN dan pejabat dilingkungan Pemkot Palembang oleh Partai penguasa, jelas merugikan Partai lain. Akibat mobilisasi yang terstruktur, sistematis, masif (TSM) itu membuat perolehan suara partai tersebut melambung dan bisa jadi pemenang di tingkat DPRD Palembang. Ini jelas menciderai Pesta Demokrasi kita,”katanya, Jumat (9/5).
Ia berharap, Bawaslu Palembang bisa memprosesnya secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila, terbukti melakukan kesalahan, maka inspektorat. Bahkan KASN bisa merekomendasikan ASN tersebut ke jalur hukum atau polisi.
“Pihak-pihak yang mencoba menggunakan politik uang merupakan penjahat demokrasi. Ini bukan fitnah, kita bisa sampaikan fakta dan data yang nyata. Banyak laporan yang masuk pada saya keterlibatan lurah, camat atau eselon II dalam pemilu,”ungkapnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Palembang ini, menambahkan, adanya bukti terkait salah satu caleg yang menang karena politik uang, ia meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi.
“Ada juga caleg DPRD Provinsi Sumsel yang jelas-jelas memerintahkan lurah dan camat untuk memenangkannya dengan cara memberikan uang kepada RT untuk dibagikan kepada masyarakat,”katanya.
Sementara itu, salah satu Caleg Dapil II yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, keterlibatan camat dan lurah sangat tsm. Dimana, ada perintah untuk memenangkan caleg partai Demokrat.
“Misalnya Camat Kemuning, Lurah Talang Aman mengkondisikan RT untuk mencoblos caleg dari partai Demokrat. Ini jelas pelanggaran, saya minta pihak berwenang memproses lurah dan camat tersebut, saya punya bukti, kalau tidak mobilisasi ASN, Caleg Demokrat tidak akan menang,”ujarnya. (Ajib)
