Nusantara Satu-Komisi IV DPR RI mendorong hilirisasi produk perikanan nasional menjadi olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) bernilai tambah tinggi berbasis kearifan lokal Bali. DPR menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan mutu, keberlanjutan rantai dingin (cold chain), dan fasilitas bagi UMKM agar produk lokal mampu menembus pasar modern, ekspor, hingga mendukung pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Komisi IV DPR RI memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, practical, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen,” tegas Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali di Kabupaten Badung, Jumat (18/9/2026).
Kunspek ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat layanan sertifikasi mutu hingga ke wilayah pesisir serta mempermudah perizinan UMKM.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen KKP Andi Arta menyatakan siap menindaklanjuti seluruh aspirasi DPR dan pelaku usaha sebagai bahan evaluasi kebijakan jaminan mutu perikanan ke depan.
