Nusantara Satu-FOKAL IMM Sumsel bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, organisasi seperti Dewan Kesehatan Rakyat Sumsel (DKR), DPP Gencar Indonesia, Teras Indonesia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Korwil Sumsel serta Pakar Lingkungan mengadakan Round Table Discussion tentang Kebakaran Hutan Lahan Dan Kebun (KARHUTLABUN).
Kegiatan Round Table Discussion yang diadakan di Hotel Swarna Dwipa ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, yang diwakili oleh Bidang Perlindungan dan Konservasi, Ketua FOKAL IMM Sumsel, Ruspanda Karibullah ST, Ketua DKR Sumsel, Anwar Sadat dan Direktur Eksekutif Teras Indonesia, M. Haekal Al Haffafah S.Sos, M.Sos serta Ketua AIPI Sumsel, Dr (c) Ade Indra Chaniago M.Si dan Dr. Ir. H. M Najib Asmani M.Si sebagai Pakar Lingkungan.
Diskusi yang berjudul Udara Bersih Hak Kita, dan dengan tema Kolaborasi Lintas Stakeholder Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Kebakaran Hutan Lahan Dan Kebun ini, juga turut dihadiri oleh Hadi Jatmiko dari Lingkar Hijau Indonesia, Dr. dr Rizma Adlia Syakurah MARS SpKKLP(K) Akademisi Dosen FKM Unsri lalu rekan media, konten kreator serta mahasiswa pada, Sabtu (17/10/26).
Saat sesi diskusi, Anwar Sadat selaku Ketua DKR Sumsel dalam pengantarnya menyoroti kegagalan Negara melindungi masyarakatnya karena dengan kemampuan instrumen yang ada ternyata Pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mampu mencegah serta menangani Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan.
Anwar Sadat menjelaskan, pada awal tahun 2026 BMKG sebenarnya telah memperingatkan perkembangan musim kemarau dan prediksi El Nino di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Harusnya Pemerintah di Provinsi baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota telah melakukan deteksi dini dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menekan terjadinya Karhutlabun. Namun dalam kenyataannya kenapa kabut asap Karhutlabun sulit dikendalikan hingga hari ini.
“Seharusnya itu sebelum bencana asap Karhutla melanda, Pemerintah khususnya Gubernur, Bupati dan Walikota telah melakukan Mitigasi dan mempersiapkan pencegahan, serta kesiapsiagaan atau respon cepat tanggap mengendalikan meluasnya kebakaran,” jelasnya.
Jika penanggulangan asap Karhutla sejak dini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan tentunya itu bertentangan dengan Konstitusi, Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia yang mana setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tambah Anwar Sadat.
“Saat ini, karena meningkatnya ketebalan asap khususnya di Kota Palembang yang dilanda kebakaran banyak masyarakat dilanda frustasi akibat efek kabut asap yang bisa menimbulkan penyakit ISPA dan menghambat aktifitas,” imbuhnya.
Kita juga menyoroti minimnya informasi, sosialisasi yang tidak secara maksimal dan edukasi tentang resiko dari kabut asap di area publik. Hal itu penting karena bisa membangun kesadaran masyarakat. Dan seharusnya, dibangun juga posko-posko kesehatan di titik tertentu yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat, kata Anwar Sadat.
“DKR Sumsel dalam hal ini merekomendasikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota lakukan pembagian masker, vitamin, susu balita, makanan ibu hamil dan lansia serta sembako gratis bagi warga yang membutuhkan. Buat posko kesehatan, gerakan tenaga kesehatan masuk ke rumah-rumah warga. Mari kita bersama-sama lindungi diri, keluarga dan masyarakat dari bahaya kabut asap,” tutup Anwar Sadat.
Pada kesempatan yang sama, Ruspanda Karibullah, Ketua FOKAL IMM dan juga Anggota DPRD Kota Palembang turut menyampaikan materi diskusi dengan menjelaskan bahwa saat ini di Kota Palembang saja total luas lahan terbakar sebanyak 452 Hektar. Dan ketebalan kabut asap serta kasus ISPA terus meningkat di Kecamatan Sukarami terdapat 115 kasus, di Kertapati sebanyak 64 kasus dan di Kalidoni 63 kasus.
Selain dampak kesehatan, kabut asap juga mempengaruhi ekonomi masyarakat yang terbiasa beraktivitas di luar ruangan. Tulang punggung produktivitas ekonomi terdampak ISPA. Tentunya ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang, ujarnya.
“Harus ada respon cepat intervensi darurat penyelamatan warga seperti mobilisasi ekstra logistik dan mobil klinik untuk di Kecamatan Sukarami dan Kertapati. Bebaskan biaya penanganan dan obat ISPA. Memberikan sembako, vitamin dan masker untuk masyarakat,” ungkap Ruspanda Karibullah.
Tidak lupa kita mengapresiasi Pemerintah Kota Palembang khususnya tim medis Dinas Kesehatan, Satgas, BPBD dan Damkar yang bekerja keras di lapangan. Namun masih banyak yang perlu diperhatikan lagi karena apa yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Palembang masih konvensional seperti fokus pada pemadaman bukannya pencegahan, lemahnya Mitigasi dan minimnya intervensi atas 452 Hektar yang terbakar, tambahnya.
“Sebelum diskusi ini dimulai, kita dari FOKAL IMM Sumsel telah melakukan gerakan sosial berbagi seribu paket berupa vitamin, madu, air mineral dan masker untuk masyarakat. Untuk itulah kita berharap dan mengajak semua pihak, mari bertindak, karena udara bersih dan kesehatan adalah hak kita,” ujar Ruspanda Karibullah.
Selain itu, Pakar Lingkungan, Dr. Ir. H. M Najib Asmani M.Si menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya Mitigasi dan konservasi khususnya lahan gambut. Lalu mengajak semua yang hadir dalam acara tersebut untuk membuat semacam forum bersama sebagai langkah awal melakukan aksi bersama menyikapi persoalan kabut asap Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan.
