“Copot Kacabdindik” Salah Satu dari Lima Tuntutan Demonstrasi di Banyuwangi

  • Bagikan

Nusantara Satu-Puluhan masa gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sambangi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, karena di anggap kurang transparan dan tidak kooperatif sekaligus tidak komunikatif sehingga terkesan arogan serta kurang peka dalam menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat, Kamis (04/07/2024).

Sebelumnya, buntut demonstrasi di depan kantor cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi ini di sinyalir akibat data yang di sodorkan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Banyuwangi terkait kelulusan SMP/Mts sederajat yang berjumlah kurang lebih 20 ribu. namun daya tampung SMA/SMK sederajat hanya 5 Ribu sehingga ada potensi sekitar 15 ribu anak yang tidak tertampung menimbulkan pertanyaan dan tuntutan di kalangan masyarakat untuk Cabdindik memberikan solusi, baik melalui jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi yang intinya jangan ada anak bangsa khususnya di wilayah Banyuwangi yang putus sekolah hanya karena hal ini.

Tidak hanya itu, tuntutan juga mengarah ke SMAN 2 Genteng, yang beralih fungsi menjadi sekolah unggulan provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat ataupun siswa-siswi Genteng kehilangan hak untuk sekolah SMA.adapun tuntutan mereka antara lain adalah agar pemerintah provinsi maupun pusat segera mengupayakan berdirinya sekolah baru (SMA/SMK Negeri)di wilayah Genteng maupun Sempu dan sekitarnya.begitu juga dengan wilayah licin, Kabat dan Blimbingsari yang notabene daerah tersebut tidak ada sekolah SMA/SMK negeri.sehingga anak di wilayah tersebut akan kalah jika hanya berpusar di wilayah Banyuwangi kota saja.

Seperti yang di sebutkan di atas, buntut demonstrasi ini termasuk akibat tindak tanduk Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi yang tidak solutif,baik kepada Forpimda maupun Pemkab serta ketidak mampuannya membaca dinamika pendidikan di Banyuwangi bahkan tidak mampu bekerjasama dengan baik bersama LSM maupun Media.di samping itu, terkesan melakukan pembiaran terhadap bawahan dan para Kepala Sekolah SMA/SMK,maka melahirkan tuntutan agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi di pindahkan atau di mutasi ke luar daerah banyuwangi.hal tersebut terlihat jelas pada banner demonstrasi yang bertuliskan “Copot Jaenuri”.

Poin selanjutnya dalam kegiatan aksi terkait maraknya peredaran dan ketidak seimbangan pengadaan kain seragam oleh Kepala Sekolah SMA/SMK di Banyuwangi ke pengusaha asal daerah lain,dalam hal ini di sebut pengusaha asal Surabaya.di duga bahwa Kacabdindik Banyuwangi mengondisikan dan memerintahkan Syukroini Kepala Sekolah Negeri (KS) Tegaldlimo untuk menekan KS lainnya.maka dari itu, tuntutan demonstran selanjutnya adalah menghimbau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar memerintahkan Kacabdindik Banyuwangi untuk menghentikan pemesanan kain dari Surabaya dan segera membebaskan masyarakat membeli kain di wilayah Banyuwangi sesuai kemampuan yang bersifat meringankan beban biaya personal orang tua wali murid.selain itu,agar pengusaha lokal dan pelaku UMKM di Banyuwangi bisa berkembang sesuai tekad pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tak hanya berhenti di situ, tuntutan para demonstran juga di tujukan kepada, Syukroini, selaku Kepala Sekolah SMAN Tegaldlimo, agar di mutasi ke luar dari Banyuwangi karena di anggap menjadi tangan kanan Kacabdindik Banyuwangi.

Saat di konfirmasi, Suyoto Mahmud Sholeh selaku Sekretaris Pimpinan Aksi sekaligus Ketua LSM Suara Bangsa membenarkan isi tuntutan itu.menurutnya”tujuan di gelarnya aksi damai ini merupakan respon atas sikap kepala cabang dinas pendidikan di Banyuwangi yang di nilai acuh terhadap dunia pendidikan anak bangsa khususnya di Banyuwangi.di sini kita menyikapi yang intinya mencari solusi jangan sampai ada anak putus sekolah hanya karena kesulitan masuk sekolah akibat sistem dan kebijakan yang tidak sesuai.dan yang perlu di garis bawahi adalah biaya pendidikan harus murah,sehingga anak tetap bersemangat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih baik meskipun dari keluarga tidak mampu harus di tampung.masa dari kabupaten saja sudah ada program gerakan anak putus sekolah atau yang di sebut “Garda Ampuh” malah dari provinsi tidak mengakomodir permasalahan itu.

Lebih lanjut Suyoto mengatakan, tujuan kita di sini demi kepentingan pendidikan anak Bangsa,tapi saya menyesalkan Kacabdindik tidak menemui aspirasi masyarakat, hanya di wakilkan ke pak Dwi.

Hal senada di sampaikan Ahmad Munir selaku Ketua Aksi Damai sekaligus Ketua LSM FPPI. Menurutnya apa yang di sampaikan ketua LSM Suara Bangsa sudah sesuai dengan poin-poin tuntutan yang di harapkan masyarakat.jika suara aspirasi ini tidak segera di respon maka kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar lagi. (Faruk Wahyudi)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *