Nusantara Satu-Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan H. Edward Candra membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Auditorium Bina Praja, Jumat (21/8/2026).
Edward mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian strategis dalam mendukung pembangunan. Karena itu, diperlukan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana keuangan daerah ini bisa dikelola dan memberikan manfaat serta dampak langsung bagi masyarakat. Ini yang menjadi hal penting untuk kita perhatikan bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 struktur pendapatan daerah Sumatera Selatan ditargetkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 53,24 persen dan transfer dari pemerintah pusat sebesar 46,71 persen.
Menurutnya, upaya efisiensi juga terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Efisiensi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM menekankan pentingnya penguatan pendapatan daerah yang didukung oleh PAD serta data yang valid.
Menurutnya, masih terdapat potensi pendapatan daerah yang perlu digali dan dioptimalkan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan data dan penetapan target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, menjadi sangat penting.
Diskusi berlangsung dengan menghadirkan moderator Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan, bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni dan Sekda Sumsel H. Edward Candra.
Kegiatan diikuti para Sekda kabupaten/kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili, kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, serta para Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
