Nusantara Satu-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar Reses Masa Sidang VI Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara langsung, Jumat (10/7).
Reses Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.Pada Kamis (9/7/2026), kegiatan reses dilaksanakan di halaman masjid di kelurahan 1 ulu Kota Palembang dengan dihadiri ibu- ibu majelis taklim,RT,RW dan tokoh agama di kecamatan SU I dan Kertapati.
Kegiatan dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrat, didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), serta Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).
Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa reses merupakan wadah masyarakat Pulokerto untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
“Silakan sampaikan seluruh aspirasi dan kendala yang dihadapi. Apa yang Bapak dan Ibu sampaikan hari ini akan kami bawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel. Baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumsel maupun pemerintah pusat akan kami teruskan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh aspirasi dari warga Kelurahan Pulokerto Palembang akan kami tindak lanjuti,” ujar Chairul.
Sementara warga menyampaikan aspirasi terkait bedah rumah dari BAZNAS,KIP setelah tamat SMA apa masih bisa di lanjut untuk ke perguruan tinggi.Bantuan alat rebana untuk musholah baru di lorong Pajajaran,masalah pengangguran agar ada jalan keluar bagaimana mereka mendapat pekerjaan.
Sementara Romiana Hidayati anggota DPRD Provinsi Fraksi PDI Perjuangan menanggapi hal ini mengatakan akan memilah milah proposal yang masuk arena kewenangan kami ada di Provinsi sementara ada juga proposal kewenangan Kota.
“Kalau ada yang bsa kami tanggulangi secara pribadi maka kami juga akan bantun,” ungkapnya.
