Palembang, Sumatera Selatan — Lembaga Swadaya Masyarakat Sriwijaya Corruption Watch (SCW), Mata Nusantara bersama aliansi LSM lainnya memastikan dalam waktu dekat akan menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Aksi ini sekaligus menjadi langkah konkret untuk mendorong Kejati Sumsel segera memeriksa penggunaan anggaran Dinas Sosial (Dinsos) OKU Selatan. Rabu (08/04/2026).
Koordinator Mata Nusantara Zubhan menegaskan, pihaknya juga akan secara resmi memasukkan laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan anggaran Dinsos OKU Selatan, mencakup periode tahun 2023 hingga 2026.
Ia menyebut, oknum Kepala Dinas Sosial OKU Selatan berinisial ID dinilai tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Di tengah kondisi defisit anggaran, justru muncul berbagai polemik yang meresahkan publik dan dinilai tidak sejalan dengan visi misi kepala daerah maupun Pemprov Sumsel.
Sorotan utama mencakup penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dinilai bertele-tele, hingga dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, tindakan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Jika tidak mampu memimpin, sebaiknya mundur,” tegasnya.
Mata Nusantara juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, terutama dalam penanganan ODGJ dan penyaluran bantuan sosial lainnya. Menurutnya, tidak masuk akal jika anggaran untuk program-program tersebut disebut tidak tersedia.
Melalui aksi dan laporan resmi ini nanti, Mata Nusantara, SCW dan LSM Lainnya mendesak Kejati Sumsel segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Dinsos OKU Selatan. (**)
