Nusantara Satu-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengelolaan Sampah Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Graha Bina Praja, Selasa (10/03/2026).
Rapat ini menjadi momentum krusial bagi 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan untuk membenahi sistem manajemen limbah di daerah masing-masing. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat pembagian wilayah penilaian sebagai berikut: 11 Kabupaten/Kota (Kota Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Kab. Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, dan PALI) berada di bawah penilaian Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Udara.
Sedangkan 4 Kabupaten: (OKU, OKI, OKU Selatan, dan OKU Timur) berada di bawah penilaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Seluruh daerah tersebut didampingi langsung oleh Tim Penilai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.
Dalam arahannya, Sekda Edward Candra menyoroti kendala teknis di lapangan, terutama terkait jadwal pengangkutan sampah yang sering terlambat.
“Idealnya sampah ini diangkut sebelum jam masuk sekolah. Seharusnya jangan sampai jam 9 pagi sampah belum diangkut. Namun, setelah kami cek, kendala utamanya adalah masih kurangnya armada angkutan di Kabupaten/Kota,” ungkap Edward.
Beliau berharap koordinasi ini menjadi langkah konkret untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih integratif dan tepat waktu di masa depan.
Hadir dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM, memberikan paparan yang cukup tajam mengenai kondisi pengelolaan sampah saat ini. Beliau menekankan perlunya terobosan agar upaya yang dilakukan lebih efektif.
