OKI-Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menuai sorotan tajam dari publik. Sorotan ini muncul lantaran besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan untuk lembaga pengawas internal tersebut, yang dinilai tidak sebanding dengan hasil kinerja yang tampak selama tiga tahun terakhir (2023, 2024, dan proyeksi 2025).
Berapa banyak laporan yang ditindaklanjuti, seberapa besar terhadap pencegahan dan penyelamatan anggaran yang diduga di korupsi dan program prioritas dalam pengawasan dan pencegahan yang dilakukan.
Data menunjukkan adanya gelontoran dana signifikan untuk berbagai kegiatan pengawasan. Ironisnya, realisasi anggaran tersebut dilaporkan tersentuh angka hampir 100% setiap realisasi anggaran dalam tiga tahun berturut-turut, bahkan dengan kecenderungan peningkatan alokasi setiap tahunnya.
Alokasi Anggaran Besar, Fungsi Pengawasan Dipertanyakan, Realisasi anggaran yang terserap penuh ini, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Fungsional), mencakup pos-pos penting seperti: * Belanja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. * Belanja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. * Belanja Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu. * Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Kenaikan alokasi yang paling disorot terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Inspektorat OKI direncanakan menerima peningkatan signifikan, termasuk untuk pos yang bersifat non-fungsional pengawasan.
– Pengawasan Kinerja Pemda Rp 1.469.800.000.- Pengawasan Keuangan Pemda Rp 460.070.000- Pengawasan Desa Rp 599.999.600- Kerjasama Pengawasan Internal Rp 663.600.000- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 970.100.000- Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan Rp 257.150.000- PENGADAAN GEDUNG KANTOR Rp 3.083.200.000- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Rp 100.000.000 – Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Rp 938.300.000- Bahan Bacaan dan Peraturan Rp 70.000.000
Angka fantastis untuk pengadaan gedung kantor (Rp 3 Miliar lebih) disorot karena dinilai mengalihkan fokus dari fungsi utama pengawasan.
Tuntutan Publik dan Respon Inspektorat
Pengamat Kebijakan Publik, Salim Kosim, menyayangkan ketidakseimbangan ini. Menurutnya, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga akuntabilitas anggaran dan pelaksanaan program Pemda.
“Sangat disayangkan jika kinerja Inspektorat tidak sebanding dengan anggaran jumbo yang digelontorkan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam efektivitas pengawasan,” tegas Salim Kosim.
“Bupati OKI harus bertindak tegas dan segera mengevaluasi kinerja serta penyerapan anggaran Inspektorat secara menyeluruh.”
Saat dikonfirmasi mengenai minimnya hasil kinerja yang disorot publik, Inspektur Inspektorat OKI, Syaparudin, memberikan jawaban singkat.
“Kantor bae dindo, lemak cerito (Ke kantor saja, dinda, enak bercerita),” ujarnya, seolah enggan memberikan penjelasan detail terkait tudingan publik.
Publik kini menanti transparansi dan tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten OKI untuk memastikan bahwa dana rakyat yang dialokasikan untuk pengawasan benar-benar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Ukik)
