RAPAT PARIPURNA KE – 5 MP. I Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Tahun 2023 Oleh DPRD Kota Palembang Laporan Panitia Khusus IV, V, VI, VII Membahas RAPERDA Kota Palembang Tahun 2023 Dan Persetujuan Bersama

Nusantara Satu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Palembang kembali melakukan Rapat Paripurna Ke – 5 Masa Persidangan ke I terkait Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Tahun 2023 Oleh DPRD Kota Palembang dan Laporan Panitia Khusus IV, V, VI, VII Membahas RAPERDA Kota Palembang Tahun 2023 Dan Persetujuan Bersama pada, Sabtu (27/04/24).

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Pj Walikota Palembang, H. Ratu Dewa, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin serta unsur Pimpinan lainnya. Hadir pula seluruh Anggota DPRD Kota Palembang, baik secara langsung maupun virtual, hadir juga segenap Forkompinda, OPD, Camat dan Lurah se Kota Palembang.

Hasil Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palembang Tahun 2023 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Sudirman menyampaikan rekomendasi DPRD kota Palembang mengenai LKPJ Walikota Palembang tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penyusunan program harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD dan tetap mengacu pada RPJMB diharapkan kepada pemerintah kota Palembang. 2. Melalui OPD terkait untuk meningkatkan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Guna menjaga keamanan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sekaligus menegak peraturan daerah atau Perda diperlukan anggaran yang maksimal menambahkan personil sehingga OPD yang terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Serta mengoptimalkan pembinaan fungsi Linmas karena peranan linmas sangat penting dalam membantu mewujudkan keamanan masyarakat mendeteksian pencegahan pertama atas potensi-potensi konflik di masyarakat.

4. Lalu komisi I mengharapkan kepada OPD terkait dalam LKPJ Tahun Anggaran yang akan datang dengan format yang standar. Agar lebih singkron sesuai dengan data-data yang sudah dianggarkan. 5. secara keseluruhan kinerja perangkat daerah mitra Komisi II sudah baik karena hampir keseluruhan dari program yang ada
kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan rata-rata presentasi realisasi sebesar 87,7% walaupun di masing-masing perangkat daerah mitra kerja Komisi II terdapat sisa lebih biaya pembayaran pembiayaan anggaran ataupun Silva dan untuk perangkat daerah yang masih memiliki presentasi realisasi di bawah 80% untuk mengevaluasi lebih lanjut program dan kegiatan yang telah direncanakan komisi II mengapresiasi dengan tercapainya target pendapatan pajak daerah tahun 2023.

Diharapkan kepada semua OPD mitra Komisi II agar dapat melakukan terobosan guna tercapainya target yang sudah ditetapkan selanjutnya rekomendasi Komisi II terhadap mitra sebagai berikut :

A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD terhadap terkait masalah aset tanah milik pemerintah kota Palembang yang tersengketa dan belum bersertifikat agar kiranya pemerintah Palembang untuk berkoordinasi dengan badan pertanahan Palembang. Untuk mempercepat proses penyelesaiannya kiranya aset pemerintah Palembang yang memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah itu harus bisa lebih dioptimalkan.

Oleh Badan Pendapatan Daerah terkait masalah pajak restoran dan rumah makan agar IPTEK ditambah dan jumlahnya yang akan yang ada untuk mengurangi potensi manipulasi data masuk perhitungan pajak realisasi perangkat daerah.
1. Bagian Rekomendasi Sekda Kota Palembang 91,80%. 2. Bagian Sumber Daya Alam Sekda Kota Palembang 91,80%. 3. Bagian Keuangan Sekda Kota Palembang 96,5%. 4. Perindustrian Kota Palembang 89,34%. 5. Dinas Pendapatan Kota Palembang 87,45%. 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 94,11%. 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 83,73% . 8. BPMPTSP Kota Palembang 89,81%. 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 91,07%. 10. Dinas Perikanan Kota Palembang 86,97%. 11. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang 92,32%.

“Kami berharap agar OPD dan Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi usulan dari masyarakat. Sehingga anggaran yang ada dapat sepenuhnya terserap hingga 100%,” harapnya.

Rhodatul Jannah Juru Bicara Pansus IV dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pansus IV diberi tugas untuk melakukan rancangan Raperda terkait tentang pengembangan semangat persatuan kebangsaan Palembang Darussalam.

Andi ST, Juru Bicara Pansus V, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pansus V telah melakukan pembahasan tentang Badan Usaha Milik Daerah. Abdulah Taufik Juru Bicara Pansus VI dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pansus VI masih butuh perpanjangan waktu untuk pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan transportasi di Kota Palembang.

H. Fauzi Ahmad Juru Bicara Pansus VII dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pansus VII telah melakukan pembahasan tentang Rancangan Pembangunan Daerah terkait kepariwisataan di Kota Palembang.

Pj Walikota Palembang Drs Ratu Dewa mengatakan, Raperda tentang semangat Persatuan Palembang, Raperda tentang Penyelanggaraan Transportasi, Raperda tentang Pariwasata di Palembang. Ia mengatakan terima kasih kepada Panitia Khusus VII bersama pemerintah kota Palembang tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan di Palembang. Panitia Khusus IV, V dan VI tentang semangat persatuan Palembang, tentang perubahan penyelenggaraan transportasi agar dapat dibahas kembali.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pansus yang sudah berusaha sebaik mungkin dalam membuat rekomendasi kepada Sekda Kota Palembang,” jelasnya. (Adv)