Nusantara Satu-LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK – Nusantara) Provinsi Sumsel melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memberikan laporan terkait adanya dugaan rangkap jabatan Pejabat Kabupaten Pali dan beberapa kasus dugaan korupsi, pada Selasa (16/05/23).
Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat puluhan massa aksi yang di Komandoi oleh Dodo Arman selaku Ketua KPK Nusantara, didampingi oleh Reza dan Dasri tampak melakukan orasi menyampaikan aspirasinya.
Dodo Arman selaku Ketua KPK Nusantara saat dimintai keterangannya sesaat setelah aksi mengatakan bahwa terkait penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Pali disaat pandemi Corona sebesar puluhan Milyar Rupiah tanpa tersisa satu sen pun diduga terindikasi korupsi sebab pada waktu Corona bisa dikatakan tidak ada program karena semua anggara difokuskan pada penanganan pandemi.
“Untuk itulah kami meminta pihak Kejati untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Karena sudah ada contoh pejabat yang sekarang di penjarakan terkait kasus korupsi,” ujarnya.
Selain itu, terhadap adanya dugaan rangkap jabatan, Dodo Arman menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan berasal dari institusi Kejaksaan, atau seorang Jaksa yang kemudian menjadi Sektetaris Daerah. Bukan cuma itu tetapi juga merangkap sebagai Plt Kepala Inspektorat Kabupaten PALI dan kejadian ini sudah masuk sekitar 3 tahun.
Hal itu tentu saja membuat kecurigaan berbagai elemen masyarakat, diantaranya LSM Komunitas Pemantau Korupsi Provinsi Sumatera Selatan.
“Sangat tidak etis seorang Jaksa bisa menjadi Sekretaris Daerah sekaligus bisa menjadi seorang Plt Kepala Inspektorat. Terkesan institusi Kejaksaan ingin memborong jabatan – jabatan penting di Kabupaten PALI, ada apa, ya Jaksa, ya Sekda, ya auditor,” teriak Dodo Arman saat berorasi.
Dodo Arman menambahkan jika seharusnya diserahkan saja jabatan – jabatan itu ke putra – putri Kabupaten PALI sendiri.
Sementara itu, Burnia, Soermarlin dan Dian Marvita Kasi A, perwakilan Kejati Sumsel yang menemui para pendemo memberikan klarifikasi mengatakan untuk kasus dugaan korupsi kegiatan di DPRD Pali pada waktu pandemi akan kita tanggapi. Dan untuk persoalan rangkap jabatan, berdasarkan informasi yang didapat bahwa oknum Jaksa itu sudah melepaskan dirinya dari institusi kejaksaan. Terkait merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Inspektorat Kabupaten PALI, itu silahkan tanyakan dengan Bupati Kabupaten PALI.
Perwakilan dari Kejati Sumsel pun berjanji akan menindak lanjuti aspirasi ini dan segera melapor kepada pimpinan untuk segera diproses.
“Nanti silahkan rekan-rekan dari KPK Nusantara masukan laporannya ke PTSP. Dan mohon bersabar, nanti kami akan sampaikan hasilnya,” ujar Dian Marvita.
