Beranda Ogan Komering Ilir BPPD Kabupaten OKI Tanggapi Keluhan Pedagang

BPPD Kabupaten OKI Tanggapi Keluhan Pedagang

315
0

Nusantara Satu-Baru baru ini para pedagang pasar terutama shoping center Kayuagung dikagetkan dengan adanya pungutan pajak oleh petugas dari Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI. Padahal selama ini sejumlah pedagang mengaku tidak pernah diminta pajak reklame atau pajak tahunan seperti yang dimaksud.

Salah satu pedagang Hand Phone (Hp) di lantai dasar shoping center Kayuagung HI mengaku kaget dengan adanya pungutan pajak yang disebutnya baru kali pertama terjadi.

“Saya sudah lumayan lama berjualan Hp di pasar shoping ini, namun bertahun – tahun sebelumnya tidak ada pajak seperti ini. Ini baru kali pertama terjadi pada pedagang. Bahkan terkesan dadakan, tanpa imbauan atau pemberitahuan sama sekali, “ungkapnya.

Didampingi pedagang pasar lainnya, HI mengeluhkan kebijakan Pemerintah Daerah melalui BPPD Kabupaten OKI yang melakukan pemungutan pajak reklame dengan besaran Rp. 56.250,- meski pertahun. Karena mereka mengingat penurunan pendapatan para pedagang di masa pandemi ini.

“Ya sebelumnya paling tidak ada pajak yang nilainya tidak sebesar ini. Itupun kalau tidak salah dari Dinas Pasar. Sementara pajak reklame ini bagi kami nilainya cukup besar karena memingat pendapatan kami yang cukup menurun di masa pandemi ini. Belum lagi ada dari sejumlah pedagang disini yang tidak memakai reklame namun tetap kena pajak, “tuturnya.

Menyikapi hal ini, awak media Nusantarasatu.co.id jum’at,17/7/21 langsung mempertanyakan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI, Suhaimi, AP, M.Si melalui Kabid Penerimaan Daerah Riko Abot membenarkan Tentang adanya penagihan pajak reklame.

Pungutan terhadap pajak reklame sudah diamanatkan dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 dan diturunkan kedalam Peraturan Bupati OKI Nomor 653 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame.

“Di dalam Peraturan Bupati tersebut pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan perhitungan pajak reklame terhadap wajib pajak yang mempunyai usaha yang bersifat komersil tetapi tidak memasang reklame dikenakan pajak minimal dengan ukuran 1 x 1 M2 dengan indek lokasi ditempat umum dalam kota/luar kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini,“terangnya.

Terkait dengan keluhan para pedagang yang di pungut pajak reklame tanpa adanya sosialisasi atau himbauan bahwa sebernarnya petugas pemungut pajak pada BPPD yang melakukkan pungutan pajak reklame door to door ke para pedagang selalu memberikan sosialiasi apabila pedagang tersebut meminta penjelasan terhadap pajak reklame, mengingat keadaan sekarang dimasa pandemi covid 19.

“Kami belum bisa sosialisasi dengan mengumpulkan para pedagang yang berjualan di shoping center, kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan untuk sementara kami akan melakukan sosialisasi melalui radio,”tegasnya.
Riko berharap agar kiranya masyarakat sadar untuk taat membayar pajak reklame atau pajak daerah guna kemajuam pembangunan. (Ukik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here