Nusantara Satu-Pemerintah Kota Palembang, membatalkan pemotongan tambahan penghasilan pegawai Apatur Sipil Negara (TPP ASN).
Hal ini diungkapkan oleh Walikota Palembang, Harnojoyo, adanya trend peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaian serapan PAD di Triwulan pertama 2021.
“Realisasinya telah diangka 15 persen bersumber dari perbaikannya setoran pajak daerah seperti restoran dan hotel,” kata Harnojoyo, Selasa (27/4/2021).
Meski dibatalkan pemotongan TPP ASN, bukan berarti TPP langsung bisa dibayarkan seperti pembayaran biasnya, melainkan akan ditunda pembayarannya sementara waktu untuk dipergunakan untuk mendahulukan pembayaran hutang.
“Penundaan ini dimaksudkan untuk lebih mendahulukan pembayaran hutang,” katanya.
Kata orang nomor satu kota tertua di Indonesia ini, PAD Palembanh saat ini menunjukan sedikit perbaikan jika dibandingkan saat pertama virus Corona menyerang kota Palembang yang melumpuhkan hampir seluruh sektor pendapatan.
“Semestinya di triwulan pertama ini bisa 25 persen, tapi tahun ini capaian kita 15 persen itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana peran Camat untuk bisa semakin mengoptimalkan pendapatan tersebut,” katanya.
Bila capaian PAD terus membaik maka bisa saja penundaan pembayaran TPP dibatalkan.
“Kita lihat di triwulan berikutnya nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menambahkan, penundaan pembayaran TPP ASN dilakukan setelah lebaran.
Dengan perhitungan penundaan pembayaran TPP untuk tiga bulan.
“Kalau pendapatan normal kembali maka dibayarkan, namun jika tidak terpaksa kita tunda sebab lebih dahulu untuk pembayaran hutang. Kami juga mempertimbangkan di Bulan Mei kan ada lebaran, jadi setelah lebaran baru dilakukan penundaan bayar,” katanya.
Dengan estimasi tersebut, maka bisa dikalkulasi untuk pembayaran hutang mencapai Rp 150 miliar.
“Sisanya kita lakukan efisien di tubuh OPD. Mulai dari perjalanan dinas dll yang tak masuk prioritas ditiadakan,” tutupnya.
