Nusantara Satu-Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Drs. K. Sulaiman Amin, mengatakan, animo bersepeda saat ini, berpotensi menjadi pendapatan daerah baru. BPPD Kota Palembang, masih melakukan kajian sebelum menjadi penerapan, Sabtu (18/7).
“Kita masih mencari aturan terkait pajak sepeda atau yang dulu disebut peneng, jika benar ada, akan kita bahas,”terangnya.
Sulaiman Amin, mengatakan, penerapan pajak sepeda masih jadi bahasan. Karena sifatnya retribusi, maka dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan.
“Kita lihat dulu, apakah fenomena ini bersifat permanen atau hanya musim-musiman, takutnya ini tidak lama,” ungkapnya.
Jikapun ada aturannya, maka penerapan retribusi/pajak sepeda akan disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Contohnya dulu becak saja ada retribusinya. Sepeda juga dulu ada, tapi harus dilihat dulu aturannya,” ungkapnya.
Didalam pengenaan retribusi/pajak sepeda tidak bisa dilakukan sembarangan. Akan ada klasifikasi-klasisifakasinya, sama seperti kendaraan bermotor.
“Kalo untuk pajak sepeda mungkin kita klasifikasi berdasarkan harga. Kalo sepedanya murah, pajaknya kecil, kalo sepedanya mahal maka pajaknya juga berbeda,” tuturnya.
Melihat fenomena sekarang, pajak maupun retribusi sepeda cukup potensial. Bahkan, Pemkot Palembang bisa menyediakan parkir khusus sepeda, itu bisa jadi pendapatan baru daerah.
“Mudah-mudahan ini bertahan terus, jangan seperti batu akik,” harapnya.
Sebenarnya cukup banyak potensi pajak yang bisa digali untuk menambah PAD Kota Palembang. Namun hal itu terhenti akibat Covid-19.
“Gara-gara Covid-19 ini kita tidak bisa bergerak. Mungkin setelah Covid-19 ini kita akan gali potensi-potensi pajak baru,” tandasnya.
