Nusantara Satu-Sebagai ibu kota provinsi, dan majunya perekonomian di Kota Palembang, disinyalir jadi bisnis empuk kelompok-kelompok terorganisir yang memanfaatkan Gelandangan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanam (Anjal) untuk mencari keuntungan pribadi.
Hal tersebut menurut Wakil Walikota Palembang, dapat dilihat dari jumlah yang terus meningkat, di hampir setiap titik jalan protokol Kota Palembang, dan pusat-pusat keramaian.
Tidak ingin jumlahnya terus bertambah, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda berencana melibatkan lintas sektor, mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas hingga KPAD, untuk melakukan penertiban terhadap anjal dan gepeng di Kota Palembang.
“Persoalan anjal dan gepeng di Kota Palembang, harus koordinasikan bersama lintas sektoral, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan,” ungkap Fitirianti Agustinda, disela-sela rapat lanjutan anjal dan gepeng, di Ruang Rapat kantor Bappeda Litbang kota Palembang, Rabu (8/7).
Menurutnya, gepeng dan anjal ini kerap dimanfaatkan oknum, untuk mencari keuntungan pribadi. Perlu dilakukan koordinasi yang baik untuk mengungkap fakta tersebut.
“Disini yang harus kita kita soroti adalah koordinatornya. Artinya, pemberantasan anjal dan gepeng tidak hanya mengangkut mereka yang meminta-minta di jalan, tapi yang mengkoordinirlah yang kita ambil.
Jadi, penuntasan anak jalanan, gepeng dan pengemis ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri perlu kerjasama banyak pihak.
“Pemkot harus kerjasama dengan banyak pihak, sehingga masalah penuntasan pengemis yang meminta di jalanan ini segera bisa kita atasi,”tandasnya.
