Nusantara Satu-Wabah virus Corona (Covid-19) yang sekarang menyerang wilayah kota Prabumulih mengakibatkan perekonomian masyarakat mengalami dampak, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM), dikota ini.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit bagi pelaku (UMKM) di tengah nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Hal itu dilakukan melihat situasi pelaku UMKM di tengah wabah Covid-19 atau Corona saat ini yang mengalami kemerosotan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa stimulus keuangan untuk industri perbankan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.
Tetapi ternyata dilapangan berbeda, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat khususnya dikota prabumulih antara warga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi(UMKMK) PNM Syariah MEKAR (Membina Ekonomi Keluarga sejahtera) yang merupakan anak usaha dari BUMN(Badan Usaha Milik Negara) Plat Merah.
Ibu yati Salah satu warga yang tinggal di kelurahan gunung ibul mengatakan ke awak media bahwa PNM Mekar tetap melakukan penagihan seperti biasa dan mengumpulkan keramaian melalui ketua kelompoknya masing masing, padahal sudah ada kebijakan dari Presiden Jokowi dan Walikota Prabumulih tentang keringanan pembayaran cicilan untuk UMKM.
“Padahal kan menurut Pak Jokowi dan Pak Ridho sebagai Walikota Prabumulih mengatakan kalau kami selaku pelaku UMKM mendapatkan keringanan selama satu tahun, tetapi nyatanya yang ada di lapangan, kegiatan tersebut masih saja terjadi, jadi kami warga kecik ni nak ngadu kemano nian,makan lagi saro laki dak begawe bukan dak galak bayar, tapi tau dewek keadaan sekarang nak keluar rumah lagi takut,” ucap yati menjelaskan.
Hal serupa juga dikatakan ibu nopri dikelurahan sukajadi yang sempat media ini wawancarai.
“Tolong kami pak Walikota pak DPRD bantulah kami kalu pacak ditunda dulu penagihan utang dari bank mekar tu, kami ni berat nian nak bayar segalo usaha sepi,” ungkapnya.
Pihak PNM Mekar yang di wawancara media tidak mau memberikan jawaban terkait masalah yang terjadi di lapangan dan ketika kami meminta pihak yang bisa memberikan jawaban untuk di konfirmasi mereka seakan menutupi nya, dan tidak mau memberikan nomor telepon yang bisa kita hubungi, Selasa(21-04-2020).
Ladi Yansyah Ketua Umum LSM P3B(Pemuda Pribumi Prabumulih Bersatu) mengatakan bahwa pemerintah perlu membantu masyarakat dalam mediasi dengan bank mekar untuk mengambil jalan tengah dampak dari virus Corona ini, salah satunya mempertimbangkan penundaan cicilan utang para pedagang kecil di bank.
“Kami harap pemerintah, yang dalam hal ini Bapak Walikota Ridho Yahya, dapat membantu masyarakat selaku pelaku usaha mikro yang saat ini sangat terdampak oleh wabah ini, setidaknya jadi penengah dan memberikan keringanan dalam hal angsuran mingguan yang sangat memberatkan mereka,”
Ladi mengaku mendapatkan banyak sekali laporan dari warga berbagai daerah di Kota Prabumulih , bahwa efek dari Covid-19 sudah berdampak pada ekonomi keluarga, khususnya mereka yang menggantungkan nafkah dari jasa harian, atau pedagang kecil. Banyak di antara mereka yang meminjam uang ke bank sebagai modal usaha, yang diputar perhari.
Pinjaman uang di bank tersebut, katanya, digunakan sebagai modal beli peralatan untuk usaha, Ladi mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengeluh karena pendapatan berkurang drastis, atau bahkan tidak ada pendapatan dalam beberapa hari atau pekan terakhir. Sementara angsuran mingguan dari KSM mekar terus berjalan tanpa ada kebijakan yang lakukan untuk membantu kami yang terkena dampak Covid-19.
“Maka atas Surat kuasa dari Masyarakat Prabumulih yang mempunyai pinjaman di PNM Mekar, saya atas nama Lembaga LSM P3B Prabumulih, Melayangkan Gugatan ke PNM Mekar atas tindakannya melawan hukum dimana beliau tidak melaksanakan instruksi Presiden, OJK, dan himbauan Walikota Prabumulih. Untuk lebih jelasnya tanyakan saja Kepada kuasa hukum saya Abi Samran SH and Partners,” pungkasnya.
