Beranda PALI Disinyalir Pemborosan Biaya Sewa Satu Kantor Pemkab PALI Mencapai 170 Juta

Disinyalir Pemborosan Biaya Sewa Satu Kantor Pemkab PALI Mencapai 170 Juta

286
0

Nusantara Satu-Dengan Nilai pendapatan Daerah (APBD) yang tinggi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sangat Pesat dalam beberapa tahun ini di bidang Pembangunan.18/01/220. Namun di balik pesatnya perkembangan pembangunan ada hal yang tidak wajar seperti biaya sewa Perkantoran di Kabupaten PALI.

Dari pantauan Tim Analis biaya sewa kantor dinas/OPD Pemerintah Kabupaten PALI begitu besar dengan nilai yang sangat fantastis, dari data yang di dapat biaya sewa satu kantor pertahunnya ada yang mencapai hingga 170 juta pertahunnya.

Menurut Bung H.S salah satu Aktivis Kawakan  Kabupaten PALI, biaya sewa kantor OPD/Istansi yang di kucurkan oleh Pemkab PALI nilainya cukup fantastis, di duga dapat di bilang tidak wajar.

Mengapa kita duga di bilang tidak wajar, dapat kita bandingkan dengan harga sewa ruko atau sewa satu rumah yang pihak penyewanya bukan dari pemerintah, harganya rata rata di bawah 50 juta pertahunnya,” ungkapnya.

Bahkan ruko atau rumah yang di sewa bukan dari pemerintah PALI,, Pihak penyewa adalah dari kalangan perusahaan swasta bahkan dari kalangan pengusaha, rata rata nilainya tidak ada yang lebih dari 50 juta/tahun,,namun jika kita bandingkan dengan harga sewa perkantoran untuk pemerintah Kabupaten PALI rata rata nilainya di atas 50 juta pertahunnya hingga sampai 170 juta pertahunnya, ada apa..? Tambah bung H.S.

Menanggapi masalah ini Sahron Nazil Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PALI mengatakan kalau biaya sewa kantor itu tergantung kesepakatan pihak yang menyewakan dan pihak penyewa itu sendiri, jika kedua belah pihak sama sama setuju dengan harga yg ditawarkan maka di bilang tidak ada masalh.

Namun kita berfikir secara logika saja hal ini bisa di bilang tidak wajar jika kita bandingkan dengan harga sewa perkantoran yang di sewa oleh pihak dari luar pemerintahan, yang harganya dua sampai tiga kali lipat,” ungkap (S.k.)

Seharusnya pemerintah Kabupaten PALI Mengeluarkan aturan tentang harga sewa perkantoran atau perumahan yang sesuai dengan pasaran harga daerah PALI.¬† Dan mengumumkan kepada masyarakat agar masyarakat menentukan harga yang masuk akal dan sesuai dengan harga daerah,” ungkap bung Faisal.

Jika pemerintah memberikan aturan harga sewa suatu bangunan, maka masyarakat juga akan memberikan penawaran harga yang sesuai dan masuk akal, jika itu terealisasikan maka harga sewa perkantoran Kabupaten PALI tidak akan sebesar saat ini hingga kelipatan uang sewa dapat diperuntukan untuk kegiatan lainnya,” ungkap Adhon.

Seperti data data yang di dapat oleh Tim Analis seperti sewa kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas nama Pihak pemilik bangunan yang di sewakan Enggar Prasetio dengan nilai sewa/ tahun Rp.150.000.000,00 dengan no SP2D 00295/SP2D/SL.BL/3.06.01.01/2018. masa polis/sewa/( hari), 365 hari.

Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas nama Pihak pemilik bangunan Hj. Mariana dengan nilai sewa/tahun Rp.160.000.000,00 dengan no SP2D 00922/SP2D/SL.BL/1.03.01.01/2018 tanggal SP2D 08 Mei 2018. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp.106.250.000,00/ Tahun ruko satu lantai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp.70.000.000,00 Rumah satu. Dinas Linkungan Hidup Rp.100.000.000,00 Ruko dua lantai dua pintu atas nama Ade Peristiwa.

Dari harga sewa Kantor dinas yang tertera masih banyak lagi yang di anggap kurang wajar jika di cermati dan di badingkan, di duga ada hal yang janggal, data ini di rangkum tim Analis.

Hal ini harus di kaji ulang oleh pihak pihak hukum seperti Kejari PALI, Kejati, Kejagung,BPK SUMSEL,BPK RI,DPRD PALI dan Pemerintah Kabupaten PALI sendiri karena perbandingan dari besar dan luas bangunan dan lahan dapat kita simpulkan ada dugaan tidak wajar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here