Nusantara Satu-Meminimalisir terjadinya Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel tahun 2020, Gubernur Sumsel H.Herman Deru, kian gencar melibatkan perusahaan, tak terkecuali Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju. Menurutnya Pertamina harus membuat Satgas atau semacam binaan khusus untuk mengurangi kebakaran yang terjadi.
Hal itu diungkapkannya saat menerima kedatangan General Manager Pertamina Refinery Unit III Plaju Joko Pranoto, berikut jajarannya di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (28/10).
“Ini serius, saya minta Pertamina buat entah itu satgas atau binaan. Paling tidak mengamankan kebakaran hutan dan lahan yang ada di ring satu objek vital Pertamina. Supaya Karhutla di Sumsel ini berkurang,” tegasnya.
Dikatakan HD, kerjasama ini diperlukan karena titik api yang tersebar di Sumsel saat musim kemarau tiba sangat banyak di antaranya di Kabupaten OKI, Muba, OI dan Pali. Lahan inipun sebagian besar merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan jika sudah terbakar.
Tak hanya bertugas memadamkan api, Satgas tersebut menurut HD hendaknya dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar titik api agar tidak melakukan pembakaran kebun untuk membuka lahan.
“Saya nantikan betul binaan Pertamina itu. Untuk tahap awal mungkin Pertamina RU dan Pertamina EP dulu. Malu kita karena asap ini. Ini bentuk kepedulian Pertamina juga. Tolong ingatkan, Saya ingin ini segera ditindaklanjuti, ” jelasnya.
Tak hanya memaparkan soal pentingnya penanggulangan Karhutla, dalam audiensi itu Gubernur Herman Deru sempat menanyakan progrem program Pertamina soal pengembangan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) menjadi BBM.
Sebagai daerah penghasil sawit cukup besar di Indonesia, Ia sangat berharap program tersebut berlanjut. Dengan harapan produksi sawit Sumsel yang berlimpah kembali bergairah dan mendukung energi baru dan terbarukan sekaligus mengurangi impor bahan bakar.
“Harapan saya begitu. Dengan potensi sawit yang luar biasa kalau ada kebijakan program ini jangan hentikan itu. Paling tidak bisa kurangi impor minyak. Dan paling penting bagi Saya ada jaminan sawit dan CPO kita ini ada yang beli, Kembangkan B50 sampao B100 agar paling tidak ini bisa dikonsumsi sendiri,” jelas HD.
Sementara itu General Manager Pertamina Refinery Unit III Plaju Joko Pranoto mengungkapkan usulan Gubernur membuat satgas tersebut sebenarnya sudah ada tapi baru di Riau. Sejumlah fasilitas untuk menangani Karhutla kata Joko sudah mereka berikan.
“Di Riau fasilitas sudah lengkap, untuk heli kita sewa. Selain itu kita mencoba kembangkan Karhutla ini menjadi berkah. Dengan mengelola lahan gambut yang terselamatkan menjadi tempat kunjungan. Karena di lahan tersebut banyak tumbuhan yang tumbuh secara khas tak ada di tempat lain,” jelasnya.
Sementara itu terkait kelanjutan program pengembangan CPO menjadi BBM dikatakan Joko akan terus dilakukan Pertamina. Saat ini menurutnya pengelolaan itu baru terbatas di Dumay berupa pengelolan CPO yang dicampur dan diolah menjadibpremium pertamax group begitupun yang biodiesel
“Ada 2 isilah umum yang kerap dianggap sama padahal ini sebenarnya berbeda. Biodisel beda dengan pengolahan di kilang karwna Biodiesel kita beli dari perusahaan CPO kemudian dicampur solar. Selain itu kita juga sedang kembangkan green refinery,” jelas Joko.
Dalam audiensi itu General Manager Pertamina Refinery Unit III Plaju Joko Pranoto, datang didampingi Manager Human Capital Pertsmina RU III Plaju Marlina Mahida, Senior Legal Counsel Pertamina Sumbagsel, Saleh dan Manager Energing and Development Pertamina Refinery Unit III Plaju, Andi Prihandono. (Akip)
