Nusantara Satu-Dari hasil penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumsel atas laporan keuangan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati menilai ada kelebihan pembayaran, Jumat (24/5).
“Hasil temuan BPK RI Sumsel ada kelebihan anggaran di dinas PU PR, PU Perkim, PU BM, Dishub, Kesehatan, Pendidikan, tapi itu sudah mulai diselesaikan,”katanya, usai Rapat Paripurna ke-29 DPRD Sumsel.
Anita menuturkan, Saat rapat dengan SKPD dan OPD, pihaknya telah menyinggung soal kelebihan pembayaran tersebut, dan dirinya selalu merekomendasikan masalah perencanaan dalam semua program harus dilakukan, karena ketidak berhasilan dalam pembangunan adalah sebuah perencanaan.
“Seperti pembangunan jembatan Musi IV, karena pembangunan dan penyusunan anggaran tidak berjalan, sehingga anggarannya minta ditahun jamakkan, tapi semua perencanaannya tidak dilakukan,” ungkapanya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, harusnya dinas terkait jangan hanya merencanakan pembangunannya saja, tapi pembebasan lahannya yang utama harus diperhatikan dengan matang.
“Saya minta program-program yang lain jangan sampai mencantelkan program saja, tapi harus sesuai pelaksanaannya, karena sampai saat ini dinas PSDA tersebut satu pun belum ada yang tayang,”ujarnya. (Yulie Afriyani)
