Nusantara Satu-Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. M. Djakfar Shodiq, optimis angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir akan terus menurun. Angka kemiskina sekarang ini mencapai 15,28 % pada tahun 2019.
Hal ini diungkapkannya pada membuka Raker Tim Pengendali Kemiskinan Kabupaten OKI di Aula Bappeda OKI, Senin (4/3).
“Saya berkeyakinan jika kita semua bekerja keras, memaksimalkan petensi dan besinergi. Penurunan kemiskinan 1 digit bisa kita capai. Angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir mencapai 15,28 % pada tahun ini. Di Sumsel, OKI berada pada urutan ke empat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Untuk itu, Pemerintah setempat menargetkan penurunan hingga 5,30 % atau turun menjadi 9.98 %,”ungkapnya.
Menurut Shodiq, pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan melalui program pro poor yand digulirkan.
“Semua sudah bekerja sekarang kita pastikan agar program pro kemiskinan itu tepat sasaran. Data kemiskinan jangan ditutup-tutupi, dan OPD diminta untuk evaluasi output program yang sudah digelontor ke masyarakat sudah mengena,”katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda OKI, Makruf, CM, S. IP, mengungkapkan, penanganan masalah kemiskinan di Ogan Komering Ilir dihadapkan beberapa persoalan, seperti basis data kemiskinan yang belum satu data, kondisi masyarakat yang dinamis, dan data masih bersifat rahasia.
“Khusus di OKI penurunan angka kemiskinan sudah ada namun belum signifikan yang disebebkan beberap faktor. Faktor tersebut dijelaskan makruf antara lain kondisi geografis Kabupaten OKI, program penanganan kemiskinan dari kementrian dan Lembaga yang masih belum terintegrasi, ego sektoral, serta belum optimalnya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Ogan Komering Ilir,”ungkapnya.
Untuk itu menurut, Makruf, Pemkab OKI, telah merancang langkah strategis penurunan kemiskinan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program perbaikan rumah layak huni, Jamkesmas dan Pendidikan Gratis. Peningkatan Pendapatan keluarga miskin melalui bantuan sarana prasana pertanian/perkebunan, bantuan ternak, kelompok usaha kreatif dan program padat karya serta akan membentuk Unit Penanganan Teknis (UPT) penanggulangan kemiskinan.
“Seperti daerah lain sudah berhasil menangani kemiskinan, kami sarankan untuk dibentuk UPT khusus penaggulangan kemiskinan yang tugasnya mengupdate data kemiskinan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif program-program pro poor,”ujarnya. (Neng Isah)
