Nusantara Satu-Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diwakili Direktorat Informasi dan Perekonomian, Maritim, Kantor Staf Presiden bekerja sama menggelar Pertunjukkan Rakyat dengan tema: ‘Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa’ di Benteng Kuto Besak, Palembang, Senin (4/2).
Acara ini dihadiri oleh ribuan warga Palembang dan diisi oleh kesenian tari, Dul Muluk, dan band lokal. Dalam acara ini warga juga diberi kesempatan untuk berdialog kepada narasumber terkait pemanfaatan dana desa khususnya di Sumatera Selatan.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi keberhasilan program dana desa selama empat tahun terakhir. Keberhasilan program Dana Desa adalah bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejalan dengan konsep Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggir.
Data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 18.750 desa tertinggal (26,81%), 51.026 desa berkembang (69,26%), dan 2.894 desa mandiri (3,93%). Sedangkan dalam IPD tahun 2018, terjadi sebuah peningkatan, yakni terdapat 13.232 desa tertinggal (17,96%), 54.879 desa berkembang (74,49%), dan 5.559 desa mandiri (7,55%).
Septriana Tangkary, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim menyampaikan bahwa Sumatera Selatan memiliki 2.583 desa yang tersebar di 2016 kecamatan.
“Desa dengan potensi kekayaan alam yang melimpah ada di Sumsel, salah satu yang mengurangk tingkat kemiskinan desa adalah salah satunya dengan Program Dana Desa juga dengan Bumdes yang ada,”kata Septi.
Selain itu juga perwakilan Kantor Staf Presiden, Rudi Gunawan menyampaikan, hal serupa dengan Septi bahwa sudah ada bukti Bumdes yang berhasil contohnya di Blitar yaitu di Panggung Sari, Minggir Sari, dan Umbul Damar.
“Dari 74.000 baru ada 5.000 Bumdes yang aktif. Ini proses masih panjang yang penting proses jangan terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu,”kata Rudi.
Rudi juga menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden, di tahun 2019 dana desa akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah agar dapat menurunkan kesenjangan antardaerah.
“Disamping pengalokasian Dana Desa yang lebih berpihak pada Desa Tertinggal, Pemanfaatan skema Padat Karya Tunai (Cash For Work) diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah,” ujarnya. (marzuki)
