Nusantara Satu-Pemuda Pancasila dan Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) mengadakan aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (9/12/19) Palembang.
Selaku Korak aksi tersebut adalah Eka Syahrudin dan Korlap Nursyamsu PP, Rudi Pangaribuan, Charma Afrianto, Ruby Indiarta, Arya Laksana, Umar Abbas dan Sanusi, Adapun peralatan aksi yang dibawak ialah Mobil Komando, Sound Sistem, Spanduk dan Toa.
Usai aksi damai Rudi Pangaribuan selaku Korlap saat diwawancarai awak media mengatakan, Aksi hari ini adalah Aktivis Sumsel Bersatu yaitu sekali lagi mejalankan amanah dari kawan-kawan yang tertuang dalam manifesto dimana salah satu pointnya pendidikan 20% dan kesehatan10% sesuai amanah Undang-Undang.
“Proses itu kita melihat apa yang dilakukan Provinsi sangatlah jauh dari harapan dan ini hasil dari rembuk aktivis, Lebih lanjut Rudi menjelaskan, oleh karena itu kita datang ini menyuarakan pada DPRD bahwa anggaran banyak tidak sesuai sangat tidak pro rakyat yang dimana harapan yang tidak sesuai sangat jauh dari UUD yaitu 20% bahkan turun,”Jelasnya
ASB menyuarakan 6 Point diantaranya adalah, Coret Anggaran Tidak Pro Rakyat, Naikkan Anggaran Kesehatan Sampai 7%, Naikkan Anggaran Pendidikan Sampai 15%, Gubernur Tidak Penuhi Janji, Dana Hibah 1,7 Triliun, Dukung Perkuat DPRD Sumsel,
“Kita akan meminta kawan ASB Kabupaten/Kota untuk menyuarakan ini yang logikanya sederhana kalau pun dikembalikan, anggaran kemarin jauh lebih baik.Yaitu pendidikan dan kesehatan di periode sebelumnya jauh lebih besar dari tahun ini.
ASB akan diundang dalam rapat anggaran dan kita akan memperbaik ini, karena Aktivis banyak yang ahli masalah anggaran provinsi dan kita akan menunggu DPRD Provinsi,tutup Rudi
Anita selaku Ketua DPRD Provinsi Sumsel, menanggapi aksi damai tersebut menambahkan, Pendidikan 20% Kesehatan 20% untuk tetap, semua Program – program itu kami sepakat,” jelas Anita
“Oleh karena itu saya selaku Ketua DPRD Sumsel membuka lebar – lebar untuk diskusi berkonsentrasi mengontrol kami secara langsung, kenapa sampai sekarang 2 PPN belum kami setujukan, bukan kami ingin menaikan tunjangan kita, karena memang Anggaran – anggaran harus kita luruskan dalam koridor” tutup Anita. (Akip)
