Nusantara Satu-Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota dan satu Raperda inisiatif DPRD di Ruang Paripurna DPRD Lubuk Linggau, Senin (9/11/2026). Rapat dibuka Ketua DPRD Lubuk Linggau, Yulian Efendi.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menyampaikan dua Raperda usulan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dalam penyampaiannya, H. Rachmat Hidayat menjelaskan bahwa perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan regulasi, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penyesuaian tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak, serta perlindungan bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, terkait Raperda Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Wali Kota menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akses internet harus diimbangi dengan penataan infrastruktur telekomunikasi yang baik.
Selama ini, pembangunan menara, pemasangan tiang jaringan, dan bentangan kabel fiber optik yang dilakukan secara terpisah berpotensi menimbulkan duplikasi infrastruktur, mengganggu tata ruang, mengurangi estetika lingkungan, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat.
Melalui Raperda tersebut, Pemerintah Kota berharap tercipta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung iklim investasi serta menjaga keindahan dan kenyamanan ruang publik di Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota berharap kedua Raperda tersebut dapat dibahas bersama DPRD dengan mengedepankan sinergi, harmonisasi, serta masukan konstruktif dari seluruh anggota dewan sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap seluruh Raperda yang disampaikan dapat dibahas pada tahapan sidang selanjutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara Ketua BP2D (Badan Pembentukan Perda / Bapemperda) DPRD Kota Lubuk Linggau, Hambali Lukman menyampaikan satu Raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk pengembangan pesantren.
Turut hadir Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, Pj Sekda, Erwin Armeidi, Forkopimda, staf ahli, asisten, Kepala OPD, camat, lurah, BUMN dan tamu undangan lainnya.
