Nusantara Satu-Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum menyerap langsung aspirasi pondok pesantren. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan meliputi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan infrastruktur, hingga pemenuhan sarana pembelajaran berbasis digital.
Dalam dialog di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Komisi VIII berdiskusi bersama perwakilan PP Mahasiswa Graha Cendikia Sleman, PP Mahasiswa Ar-Royyan Baitul Hamdi Kota Yogyakarta, PP Al-Furqon Bantul, PP Maidanul Qur’an Kota Yogyakarta, PP Nurul Ummah Dua Kulon Progo, serta sejumlah pesantren lainnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, kesejahteraan guru, pengajar, dan ustaz masih menjadi perhatian yang perlu diperjuangkan, termasuk melalui dukungan anggaran. “Kesejahteraan para guru, pengajar, para ustaz sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Ini harus kami perjuangkan, khususnya di anggaran,” ujar Abdul Wachid, Kamis (24/9/2026).
Selain kesejahteraan tenaga pendidik, kondisi bangunan pesantren yang membutuhkan perbaikan turut menjadi perhatian. Komisi VIII juga menerima aspirasi terkait kebutuhan smart board atau smart TV untuk mendukung pembelajaran digital. Dengan sekitar 460 pondok pesantren di DIY, pemenuhan perangkat tersebut dinilai dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing pesantren.
Berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan bersama pemerintah, termasuk terkait dukungan anggaran. Dari kesejahteraan pengajar hingga sarana belajar, penguatan pesantren diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan para santri.
