Penerapan AI Dukung Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Nusantara Satu-Pemprov Sumsel terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif. Melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan diadakan Rakor dan Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumsel Tahun 2026 bertempat di Graha Bina Praja, Selasa (28/7/2026).
Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Kesra Setda Prov Sumsel Dr. Apriyadi, M. Si. Apriyadi mengajak seluruh peserta untuk memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan AI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
” Pengelolaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik”, ujarnya.
Harapan Apriyadi, kedepannya seluruh badan publik di Sumsel mampu meningkatkan kualitas layanan informasi sehingga semakin banyak instansi yang meraih predikat Informatif dalam penilaian Komisi Informasi.
Kadis Kominfo Prov Sumsel Rika Efianti, SE, MM melaporkan Rakor dan Bimtek PPID se-Sumsel Tahun 2026” mengambil Tema Transformasi Digital dan Penerapan AI untuk Keterbukaan Informasi Publik yang Cepat, Akurat, dan Akuntabel.
“Tujuan Rakor dan Bimtek ini sebagai momentum awal menyambut Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2026 dan E-Monev KIP Prov Sumsel Tahun 2026. Juga sekaligus Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta Sosialisasi E-Monev KIP Prov Sumsel Tahun 2026”, ujar Rika.
Narasumber adalah Kapuspen Kemendagri RI, diwakili Pranata Humas Ahli Madya, Rega Tadeak Hakim, S.T., M.M dan Ketua Komisi Informasi Sumsel, Joemarthine Chandra, S.H., M.H., C.Med.
Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan Standar layanan Informasi Publik (SLIP) PPID AWARD Tahun 2026 dari Atasan PPID Provinsi Sumatera Selatan kepada PPID Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah.