Oleh: Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H.
Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL
Bidang OKK, juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
PENDAHULUAN
Perubahan besar dalam lanskap hukum Indonesia pada abad ke-21 sesungguhnya tidak hanya menghadirkan tantangan bagi negara dan lembaga peradilan, tetapi juga mengguncang fondasi profesi advokat itu sendiri. Digitalisasi ekonomi, munculnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), perkembangan transaksi lintas yurisdiksi, hingga transformasi sistem pembuktian elektronik telah melahirkan bentuk-bentuk relasi hukum baru yang tidak lagi dapat dijawab dengan paradigma profesi hukum yang lama. Advokat tidak cukup hanya memahami teks undang-undang, tetapi dituntut mampu membaca perubahan sosial, teknologi, dan arah peradaban hukum secara lebih luas dan progresif.
Di tengah perubahan tersebut, profesi advokat Indonesia justru menghadapi problem internal yang tidak ringan. Fragmentasi organisasi profesi yang berkepanjangan telah melahirkan krisis representasi dan melemahkan konsolidasi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Pada saat yang sama, publik juga menyaksikan berbagai problem etik yang semakin mengkhawatirkan: praktik mafia perkara, komersialisasi profesi secara berlebihan, menurunnya standar kompetensi, hingga kecenderungan sebagian advokat terjebak menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap profesi advokat mengalami erosi yang serius.
Kondisi tersebut diperparah oleh belum terbangunnya sistem pendidikan profesi advokat yang benar-benar terpadu, berstandar nasional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA/PPA) dalam praktiknya masih menghadapi disparitas mutu, ketimpangan rigor akademik—ketidakseimbangan dalam standar kedisiplinan, ketajaman, dan kualitas ilmiah, serta keterputusan antara dunia akademik dengan kebutuhan praktik hukum kontemporer. Di banyak tempat, pendidikan profesi advokat bahkan belum sepenuhnya mampu membentuk advokat sebagai intellectual officer of the court yang memiliki integritas moral, tanggung jawab konstitusional, dan sensitivitas sosial terhadap pencari keadilan.
Dalam konteks itulah pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL tanggal 8 Mei 2026 menemukan relevansinya. Pidato tersebut bukan sekadar sambutan seremonial organisasi, melainkan refleksi ideologis atas kegelisahan besar terhadap masa depan profesi advokat Indonesia. Kehadiran PERADI PROFESIONAL diposisikan bukan sebagai organisasi tandingan ataupun reproduksi konflik lama organisasi advokat, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun paradigma baru profesi advokat Indonesia yang lebih berintegritas, profesional, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan negara hukum Indonesia.
MENGAPA PERADI PROFESIONAL HADIR
Kehadiran PERADI PROFESIONAL sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum PERADI PROFESIONAL dalam pidatonya, harus dipahami bukan sebagai organisasi tandingan dari yang sudah ada, melainkan sebagai respons historis terhadap krisis legitimasi profesi advokat di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi profesi, eksistensi organisasi profesi sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada kemampuan moral dan intelektualnya menjaga standar etik, kompetensi, dan kepercayaan publik. Ketika organisasi profesi gagal menjalankan fungsi integratif tersebut, maka yang muncul bukan sekadar fragmentasi kelembagaan, melainkan degradasi otoritas profesi itu sendiri. Dalam konteks itulah lahirnya PERADI PROFESIONAL dapat dibaca sebagai ikhtiar kolektif untuk melakukan rekonstruksi profesi advokat agar kembali pada hakikatnya sebagai officium nobile—profesi terhormat yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan rasionalitas hukum.
Secara filosofis, profesi advokat tidak pernah berdiri semata sebagai pekerjaan teknis mencari nafkah melalui jasa hukum. Roscoe Pound (1943) sejak awal telah mengingatkan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), sehingga para aktor hukum, termasuk advokat, memikul tanggung jawab etik terhadap kehidupan sosial dan tertib keadilan. Dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, advokat dituntut bukan hanya menguasai norma, tetapi juga memiliki kesadaran moral, kecakapan intelektual, dan keberanian menjaga independensi profesi di tengah tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, problem utama profesi advokat Indonesia hari ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan organisatoris, melainkan krisis orientasi etik dan krisis makna profesi.
Pada konteks inilah PERADI PROFESIONAL mencoba membangun reposisi martabat advokat Indonesia melalui paradigma yang menempatkan kualitas di atas kuantitas, integritas di atas formalitas, dan tanggung jawab publik di atas kepentingan internal organisasi. Organisasi ini lahir bukan untuk mengulang konflik lama antarorganisasi advokat, apalagi memperdalam fragmentasi profesi, melainkan untuk menawarkan model konsolidasi etik dan kualitas yang lebih adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21. Dalam perspektif teori institusionalisme baru (new institutionalism), pembaruan organisasi profesi hanya dapat berhasil apabila mampu membangun norma, kultur, dan mekanisme internal yang memperkuat legitimasi kelembagaan secara berkelanjutan (March, J. G., & Olsen, J. P., 1989). Karena itu, PERADI PROFESIONAL tidak semata membangun struktur organisasi, tetapi berupaya membangun kultur profesionalisme baru yang berbasis meritokrasi, integritas, dan standar akademik yang kuat.
Kebutuhan terhadap paradigma baru tersebut semakin mendesak ketika dunia hukum global bergerak menuju era digitalisasi dan otomatisasi. Richard Susskind menjelaskan bahwa profesi hukum di abad ke-21 sedang mengalami transformasi radikal akibat perkembangan teknologi, artificial intelligence, platform digital, dan perubahan pola pelayanan hukum modern (Susskind, R., 2013). Advokat yang gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut akan kehilangan relevansi sosialnya. Oleh sebab itu, organisasi advokat masa depan tidak lagi cukup hanya menjadi institusi administratif keanggotaan, melainkan harus menjadi pusat pengembangan kompetensi, etika, inovasi, dan pembentukan kapasitas intelektual profesi hukum. Dalam konteks ini, PERADI PROFESIONAL berupaya menempatkan dirinya sebagai organisasi profesi yang berorientasi pada masa depan (future-oriented professional organization), tanpa kehilangan akar etik dan tanggung jawab konstitusionalnya.
