Nusantara Satu-Puluhan orang dari Forum Pemuda Garuda Sumsel atau FPGSS terlihat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasinya pada, Selasa (19/11/24).
Koordinator aksi, Iqbal Tawakal yang didampingi oleh Marwan dalam orasi aksinya menyampaikan bahwa korupsi merupakan bahaya laten yang buruk, yang telah membudaya, dan menjadi kebiasaan. Korupsi yang pada awalnya tersembunyi, sekarang muncul terang-terangan. Korupsi harus dilawan karena korupsi merupakan musuh bersama dan jangan dibiarkan ini menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena jika perilaku ini dibiarkan maka lambat laun akan menghancurkan tatanan Negara.
“Untuk di Sumatera Selatan, perkara dugaan indikasi korupsi dapat dilihat dari banyaknya koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka dan di penjara. Dugaan indikasi korupsi mulai dari adanya kecurangan proses dan pengerjaan proyek, pengunaan Dana Desa, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta masih banyak lagi modus-modusnya,” ujar Iqbal Tawakal.
Untuk itu hari ini, Forum Pemuda Garuda Sumsel melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi dan dalam Surat Pengaduan yang kami tujukan langsung kepada Kejati Sumsel dan Tim Penyidik.
“Bahwa dari hasil temuan kami dilapangan dan atas laporan masyarakat terkait adanya indikasi dugaan KKN pada Pekerjaan Pembanggunan FASADE Kiri dan Kanan, serta Pekerjaan Lanjutan Renovasi Pagar dan Taman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Iqbal Tawakal.
“Lewat aksi demo ini kami akan sampaikan surat pengaduan dan kami juga meminta agar pihak Kejati menanggapi serius apa yang sudah kami sampaikan. Jangan sampai kami berpikiran pihak Kejati tidak bekerja secara profesional dan tidak menanggapi berbagai pengaduan dari masyarakat,” imbuhnya.
Dalam tuntutan aksinya, FPGSS meminta dan : 1. Mendesak Bapak Kajati Sumatera Selatan dan Team Penyidik, segera memanggil KPA, PPK, PPTK dan Pihak Ketiga ( Pihak Pelaksana Kegiatan ) Pada Pekerjaan Pembanggunan FASADE Kiri dan Kanan, serta Pekerjaan Lanjutan Renovasi Pagar dan Taman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan tersebut terindikasi Abouse Of Power dan persekongkolan serta diduga adanya indikasi korupsi berjemaah. 2. Mendesak Bapak Kajati dan Team penyidik untuk menggeledah ruanggan Biro Umum Setda Provinsi Sumsel karena Diduga kuat telah menjadi sarang Korupsi. 3. Mendesak Bapak Kajati untuk segera melakukan Audit Independen seperti yang telah dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Audit Independen ini harus juga dilakukan pada Paket Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Tahun Anggaran 2023-2024 di Biro Umum perlengkapan setda Provinsi sumsel tanpa melibatkan Inspektorat dan BPK RI untuk melihat transparansi pihak Kejaaksaan.
Apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal Audit Independen merupakan terobosan dan Kejati Sumsel seharusnya mencontoh itu. Karena Kejati Sumatera Barat sama juga dengan Kejati Sumsel yang sama-sama dibawah Kejaksaan Agung. Kami tunggu keberanian Kejati Sumsel untuk lakukan Audit Independen terhadap pekerjaan yang ada di Biro Umum perlengkapan setda Provinsi sumsel, pinta Iqbal Tawakal.
“Kami juga meminta Kejati Sumsel menggeledah kantor Biro Umum perlengkapan setda Provinsi sumsel dan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan, diproses penyidikan sampai selesai dan bila perlu menetapkan oknum-oknum yang terlibat sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” ungkap Iqbal Tawakal.
Jika dalam waktu dekat apa yang sudah kami sampaikan ini tidak ditindak lanjut maka kami akan melakukan aksi demo di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meminta Bapak Kajagung melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap kinerja Kejati Sumsel yang lamban, bila perlu Pecat pejabat di Kejati Sumsel, jelas Iqbal Tawakal.
“Kami ini membantu Pemerintah, membantu pihak Kejati Sumsel dalam pemberantasan korupsi. Kami ini tidak ada bapak angkat, kami membiayai sendiri setiap aksi demo menyampaikan laporan pengaduan. FPGSS ikut berperan dalam pengawasan dan pencegahan yang membantu Pemerintah mengambil kembali uang Negara dari tangan Pejabat yang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong tindak lanjuti laporan pengaduan kami ini,” tutup Iqbal Tawakal penuh harap.
