Banyuwangi-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi pada Jumat malam (9/8/2024) dengan agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus, dan dihadiri oleh anggota dewan dari berbagai fraksi serta jajaran eksekutif pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah.
Fraksi-fraksi DPRD memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pandangan umum mereka terkait perubahan APBD. Berbagai sudut pandang dan kekhawatiran disampaikan oleh masing-masing fraksi, mencerminkan keragaman perspektif dalam menangani isu keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Yayuk Bannar Sri Pangayom, menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diprediksi naik dari Rp. 605 miliar menjadi Rp. 620 miliar.
Yayuk menekankan pentingnya realisasi target ini, agar tidak hanya menjadi sekadar prediksi, tetapi diwujudkan dengan langkah-langkah konkret. Selain itu, fraksi ini juga meminta klarifikasi mengenai rencana tambahan pinjaman daerah sebesar Rp. 235 miliar, serta kenaikan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) dari Rp. 25 miliar menjadi Rp. 37,2 miliar.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif agar SILPA ini juga jadi perhatian, karena di SILPA itu juga ada hak rakyat yang harus kita salurkan untuk pembangunan atau yang lain sehingga kesejahteraan rakyat bisa semakin meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, melalui juru bicara Riccy Antar Budaya, mengapresiasi target kenaikan PAD namun mengingatkan pentingnya menurunkan jumlah piutang daerah yang mencapai Rp. 164,5 miliar pada awal tahun 2024.
Demokrat mendorong eksekutif untuk lebih intensif dalam menagih piutang, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Untuk itu kami mohon tambahan penjelasan, berapa nilai rupiah atau persentase piutang yang bisa direalisasikan dari jumlah piutang daerah tersebut di tahun 2024 ini, agar bisa memperkuat kapasitas fiskal daerah,” pinta juru bicara Partai Demokrat.
Fraksi Golkar-Hanura, melalui Marifatul Kamilah, menekankan perlunya antisipasi terhadap perubahan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi perekonomian Banyuwangi.
Fraksi ini juga mendukung kebijakan belanja berbasis kinerja yang diterapkan dalam APBD Perubahan 2024, dengan harapan dapat menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“Fraksi Golkar-Hanura, memberikan penguatan pada kegiatan program-program yang pro rakyat, inovatif dan terukur, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah,” ucap Rifa. (Faruk Wahyudi)
