Nusantara Satu-Kembali massa menggelar aksi massa damai, di lakukan di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis (18/7).
Gelombang kedatangan puluhan hingga ratusan massa ini masih berkaitan dengan lima tuntutan sebelumnya.mereka meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) bertanggung jawab atas keberlangsungan sekitar 15 ribu anak bangsa dari SMP maupun Mts di Banyuwangi yang terancam tidak bisa menempuh pendidikan ke jenjang SMA/SMK Negeri.
Pantauan di lokasi,selain orasi,aksi massa juga membentangkan spanduk berisi tulisan berbagai tuntutan.di antaranya ialah keterbukaan pagu awal hingga akhir karena di anggap hak masyarakat untuk mengetahui, bersedia mencopot jabatan Kacabdindik karena di nilai gagal dalam mengemban tugasnya, menghentikan pengondisian pembelian seragam dari pengusaha luar Banyuwangi, memutasi Kepala Sekolah yang terindikasi menjadi kaki tangan Kacabdindik.dan yang terakhir dari tuntutan pengunjukrasa adalah agar pemerintah provinsi maupun pusat segera mengupayakan berdirinya sekolah baru di kecamatan Kabat,Licin, Blimbingsari atau wilayah Kecamatan yang belum ada sekolah SMA/SMK Negeri.
Awalnya, aksi demo ini berjalan normal,massa aksi pun berorasi menyuarakan isi tuntutan dengan tertib.namun situasi berubah ketika di ketahui bahwa Kacabdindik Prov.Jatim Wil.Banyuwangi masih saja tidak mau menemui pimpinan aksi yakni Suyoto Mahmud Sholeh dan Ahmad Munir.sehingga mematik kegeraman pengunjukrasa.
Suyoto mengatakan”kita datang ke sini dengan niatan baik.seandainya pak Jaenuri selaku Kacabdindik sejak awal mau duduk bersama,mau bermusyawarah atau diskusi mencari solusi yang tepat bagi pendidikan anak bangsa di Banyuwangi maka demonstrasi yang berulang ini gak perlu terjadi.tapi kenyataannya dia kurang responsif sehingga memunculkan spekulasi yang macam-macam,seperti halnya arogan,kurang transparan dan kurang komunikatif.kalau dia alergi terhadap pemerhati pendidikan anak bangsa di Banyuwangi atau anti LSM dan media ya monggo silahkan hengkang dari Banyuwangi.kamipun tidak keberatan jika dia tinggalkan Banyuwangi.masih banyak kok orang yang peduli dengan pendidikan di Banyuwangi.
Lebih lanjut Suyoto mengatakan”kita juga mendengar adanya pengondisian seragam berbentuk paketan yang di datangkan dari luar daerah banyuwangi.terus bagaimana jika ada anak yang kurang mampu tidak bisa membeli paketan seragam tersebut,ini kan memberatkan masyarakat,apa harus putus sekolah?.
Masih kata Suyoto”selain itu, permasalahannya sama saja mematikan pengusaha lokal.kenapa sih harus beli seragam dari luar daerah?.sekali lagi kedatangan kita di sini ingin tahu jawaban Kacabdindik terkait itu. Bahkan ada dugaan ada intervensi ke guru-guru jika tidak bisa mengondisikan pembelian seragam maka akan di pindah tugaskan.ini kan menyalahi aturan jika terkonfirmasi benar”. ungkapnya.
Suyoto kembali berseloroh”jika dalam satu Minggu tidak ada jawaban dari Kacabdindik,maka akan ada demo penyegelan kantor cabang dinas pendidikan di Banyuwangi,karena kami anggap tidak ada gunanya kantor ini yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat “. tandasnya.
Setelah aksi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov.Jatim di Banyuwangi,puluhan massa PPAB berlanjut menuju Kantor DPRD Banyuwangi untuk melayangkan surat lanjutan hearing.penyerahan surat tersebut telah di terima di kantor sekretariat DPRD Banyuwangi.
Kepada awak media, Ahmad Munir mengatakan”Usai orasi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov.Jatim di Banyuwangi,aksi puluhan massa Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) berlanjut menuju Kantor DPRD Banyuwangi untuk melayangkan surat lanjutan koordinasi hearing.penyerahan surat tersebut telah di terima di kantor sekretariat DPRD Banyuwangi.
kepada awak media, Ahmad Munir mengatakan”kedatangan kami di sini untuk menindaklanjuti kegiatan aksi PPAB agar DPRD Banyuwangi bisa mengundang hadirkan kepala cabang dinas pendidikan provinsi, seluruh kepala sekolah SMA dan SMK beserta ketua komite sekolah se Banyuwangi.hal ini bertujuan untuk saling dengar pendapat terkait permasalahan gonjang ganjing yang terjadi di dunia pendidikan tahun 2024 ini.di hearing nanti kita ingin mengklarifikasi sehingga di temukan solusi.yang jelas efek kebijakan yang menurut kami kurang transparan apalagi ada potensi 15 ribu anak bangsa tidak tercover oleh sekolahan negeri,maka kami sebagai pemerhati pendidikan anak bangsa khususnya di Banyuwangi tidak akan bisa diam.bagi kami jeritan anak bangsa yang ingin menempuh pendidikan yang lebih baik harus di suarakan.saya berharap kepada masyarakat yang mengeluh terkait anak-anaknya yang tidak bisa masuk sekolah atau terancam putus sekolah mari bersama berjuang atau melakukan pengaduan ke posko PPAB,bisa juga langsung telepon ke 0812-1678-3345”. himbaunya.
Lebih lanjut Ahmad Munir mengatakan”sampai sejauh ini, belum ada respon dari Jaenuri selaku Kacabdindik provinsi Jatim di Banyuwangi.jangankan duduk bersama mencari solusi,menghubungi kami pun tidak pernah.padahal kami sudah dua kali melakukan gerakan aksi. Kami tidak akan putus asa dan terus bergerak sampai Jaenuri mau memikirkan nasib anak bangsa yang ada di Banyuwangi. (Faruk Wahyudi)
