Nusantara Satu-Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) kembali diusulkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) oleh Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi.usulan tersebut meliputi tentang fasilitas pesantren juga tentang pajak dan retribusi daerah.hal tersebut di harapkan dapat mengoptimalkan kinerja DPRD Banyuwangi di sisa waktu anggaran tahun 2023 serta membuka usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024 dan mendorong anggota dewan untuk segera menyusun program pembentukan Perda tahun 2024.
Sementara,kegiatan juga tampak pada ruang rapat masing-masing komisi pada Selasa (10/10/2023). menurut pimpinan komisi II Ali Mustofa, A.Md.
“Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kali ini bersama mitra di antaranya adalah dinas pertanian, perikanan, Kabag perekonomian, dinas pariwisata,dinas pemuda dan olahraga, dinas sosial dan lainnya. Pada poinnya yang pertama adalah mendorong pemberian insentif untuk 14 ribu guru ngaji.yang kedua mendorong pemerintah mengcover jaminan kesehatan untuk guru ngaji.kaitan dengan sistem pola anggaran tentu lewat banyak cara, misalnya lewat CSR atau anggaran daerah juga bisa sehingga terintegrasi dengan BPJS. Di beberapa daerah sudah memberlakukan UHC atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam setiap populasi mempunyai akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. sehingga masyarakat tinggal bawa KTP bisa berobat gratis.harapannya dalam rangka itu menjadi salah satu targetnya adalah guru ngaji yang ada di Banyuwangi,”ulasnya.
Lebih lanjut Ali Mustofa mengatakan, terkait dengan perikanan, mengingat Banyuwangi merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia dan memiliki bibir pantai terpanjang di Jawa Timur dan mempunyai warga yang berprofesi sebagai Nelayan yang cukup banyak yaitu lebih dari 20 ribu orang.harapannya, nelayan kecil atau tradisional bisa tercover terkait asuransi kesehatannya,sehingga nelayan dengan pekerjaannya bisa terjamin.
Masih kata Ali Mustofa, dengan adanya perubahan iklim yang di sebut El Nino tentu ini menjadi tantangan untuk dinas pertanian.
“Kami menghimbau agar lebih berinovasi, berkolaborasi sekaligus berintegrasi dengan dinas-dinas yang lain karena di mungkinkan berdampak pada persawahan akan kekurangan air.selain itu terkait permasalahan pupuk di harapkan lebih ketat dalam mengevaluasi serta meningkatkan pengawasan terkait distribusi.pertanian juga harus mempunyai cara dan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan pupuk, mungkin dengan sering mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai alternatif dan mengaktifkan kembali komunikasi dengan kelompok tani karena Banyuwangi ini juga salah satu penyangga pangan nasional,” ungkap pria yang pada pemilihan legislatif mendatang bersiap maju ke tingkat provinsi Jawa Timur.
Ali Mustofa menegaskan sekali lagi, saya mendorong agar pemerintah daerah untuk mempercepat dan segera memberikan insentif sekaligus jaminan kesehatan pada guru ngaji.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi I yakni Irianto,S.H. mengatakan”pembahasan di komisi I ini terkait dengan Banyuwangi yang merupakan salah satu wilayah penyangga nasional maka dari itu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM menjadi prioritas di samping itu juga ada sektor infrastruktur yang harus di benahi, mengingat wilayah Banyuwangi cukup panjang dan luas.selain itu masalah yang paling krusial adalah terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan karena juga menjadi skala prioritas dalam meningkatkan SDM kita.
“Maka dari itu selanjutnya kita akan koordinasi dengan dinas kesehatan dan perizinan,”Pungkasnya. (ADV)
