Nusantara Satu-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, berpesan kepada kepala daerah di Sumatera Selatan untuk tidak mempersulit perizinan dimasa ekonomi terganggu karena Pandemi Covid-19, hal itu disampaikannya pada Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (09/07).
Menurutnya, ekonomi sangat terganggu sehingga kepala daerah diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi, kegiatan usaha, penciptaan lapangan kerja, walaupun itu agak sulit.
“Saya minta kepala daerah jangan mempersulit perizinan. Kalau pengusaha membuka usaha maka membutuhkan pekerja. Orang yang bekerja akan menghasilkan uang yang akan menghidupi keluarga dengan begitu ekonomi berjalan dan pemerintah mendapat PAD,” tegasnya.
Ia menyampaikan sebagai kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat selama lima tahun, maka sudah seharusnya bekerja sebaik baiknya karena harapan masyarakat sangat besar.
“Saat ini kita menghadapi dua kedaruratan, yakni kedaruratan kesehatan dan kedaruratan ekonomi. Kedaruratan kesehatan sedang ditangani satgas gugus tugas dan kedaruratan ekonomi adalah tugas kepala bapak dan ibu sekalian, salah satunya dengan tidak mempersulit perizinan,” jelasnya.
Ia meminta untuk serius menyelesaikan dua kedaruratan tersebut, jika tidak maka kedaruratan ketiga akan terjadi, yakni kedaruratan keamanan.
“Jika kedaruratan kesehatan dan ekonomi tidak tertangani dengan baik maka terjadi darurat keamanan. Kalau darurat keamanan sudah bersatu dengan darurat ekonomi maka terjadi darurat politik. Maka menjadi tugas Gubernur, Kapolda, Pangdam untuk menjaga situasi agar tidak terjadi hal yang buruk,” tutupnya.
