Nusantara Satu-Puluhan warga seputaran pembangunan Jembatan Musi IV mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, meminta PU Bina Marga untuk merealisasikan ganti rugi lahan yang dijadikan akses jalan Jembatan Musi IV.
Salah seorang warga Dedi Awaludin mengatakan, pihaknya mendatangi Komisi IV atas inisiatif sendiri, karena mereka yang terdampak langsung dari pembangunan Jembatan Musi IV, Senen (8/7).
“Kami menuntut kapan kami menerima uang ganti rugi. Mereka PU BM menggantungkan nasib kami. Padahal kami menerima semua yang mereka minta. Tanggal 23 April PUBM menjanjikan memberikan ganti rugi, tapi sampai sekarang belum ada. Kapan realisasi. Yang hadir disini 20 orang. Kami menyurati, lurah, camat, dinas PUBM. Tapi tidak mendapat jawaban. Kami menunggu bertahun-tahun, saya punya kos kosan, warung. Kami mau membeli rumah baru dan membuat usaha lain. Tapi PUBM menunda pembayaran. Sampai sekarang tidak ada kejelasan,”katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Anita Noeringhati, mengatakan, berkali-kali warga Musi IV datang kesini, dan berkali-kali pula pihaknya meminta agar pembebasan lahan segera dibayarkan.
“Kemarin sudah kami minta ke PUBM agar apa yang sudah dianggarkan itu harus dilaksanakan. Kan, penganggaran itu dibahas, dianggarkan, dan diparipurnakan. Itu anggarannya tidak boleh digeser tanpa persetujuan DPRD. Nanti kita dorong kembali,”ungkapnya.
Anita menuturkan, alasan PUBM belum membayar pembebasan lahan karena kebijakannya Wakil Gubernur Sumsel.
“Itu kita pertanyakan. Harusnya kepala daerah mengayomi masarakat. Apalagi mereka sudah menunggu sejak 2017. Itu untuk akses jalan, memang dibutuhkan. Penambahan pembebasan lahan musi IV tahun ini Rp 23 miliar, kalau ditotal semuanya bisa mencapai sekitar Rp 30 miliar. Tapi belum ada yang dbayarkan sama sekali,”katanya
Lebih lanjut dia megatakan, pertimbangan eksekutif belum membayar katanya kenapa dari belakang. Kok tidak semuanya, kalau memng mau dari depan ya anggarkan semua.
“Kalau memang anggaran pembebasan lahan sebelum APBD Perubahan belum dilakukan. Kami tidak akan bahas APBD Perubahan. Kalau alasan pimpinan akan diinde tahun 2020, kenapa alasan itu dibuat. Karena masyarakat sudah siap. Kami DPRD Komisi IV akan terus mendorong pembayaran pembebasan lahan. Dari total 164 persil, 21 persil sudah dibebaskan. 20 persil diajukan, dan sisanya dibayarkan di APDB Perubaha,”ujarnya. (Akip)
