Nusantara Satu-Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) didepan halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk meminta Kepala Kanwil Kemenkumham agar melakukan Sidak ke Lapas Kelas II A Kabupaten Lahat karena diduga adanya indikasi korupsi makanan bagi warga binaan yang tidak manusiawi.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Harris, SB selaku Koordinator Aksi ketika diwawancarai wartawan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel terkait menu makanan bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Kabupaten Lahat diduga tidak manusiawi, Selasa, (13/12/22).
“Kuat dugaan menu makanan bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Kabupaten Lahat yang tidak manusiawi itu terindikasi adanya dugaan korupsi terhadap pengadaan menu makanan yang diduga dilakukan secara korporasi,” kata Harris SB.
Harris SB menuturkan bahwa Pengadaan Bahan Makanan bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Kabupaten Lahat tersebut menggunakan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.767.843.459,00 yang dikerjakan oleh CV. Putra Guru Sakti.
“Diduga anggaran sebesar itu terindikasi adanya potongan anggaran karena menu makanan dan minuman bagi warga binaan sangat tidak manusiawi. Kuat dugaan pemotongan anggara dilakukan oleh Sipir penjara yang membidangi sehingga terjadi pemotongan menu makan di dapur seperti makanan dan minuman ala kadarnya saja,” ujar Harris.
Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel berharap hentikan praktik dugaan korupsi di Lapas Kelas II A Lahat yang dilakukan secara korporasi. Selain itu, Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel juga meminta kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel agar melakukan Sidak ke Lapas tanpa diketahui oleh berbagai pihak, imbuh Harris menambahkan.
Selain itu, ditempat yang sama, Hamsir, selaku perwakilan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang menerima massa aksi Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel saat dimintai keterangan terkait aksi tersebut mengatakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pendemo tadi akan disampaikan kepada pimpinan dan hal ini tentunya menjadi salah satu masukan bagi Kanwil Kemenkumham Sumsel.
“Kita mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel yang sudah menyuarakan aspirasinya. Semua yang telah disampaikan tadi akan kita sampaikan kepada pimpinan. Terkait adanya dugaan indikasi makanan bagi warga binaan di Lapas Lahat yang tidak manusiawi, kita akan pelajari hal itu karena Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel tidak menyertakan data-data yang akurat sehingga kita perlu telusuri lagi kebenarannya,” ujar Hamsir.
