Penjelasan Masalah Bangunan Saluran Irigasi Sungai Baung

  • Bagikan

Nusantara Satu-Suatu pembangunan Pemerintah adalah yang pasti demi mensejahterakan masyarakat,  demi memperlancar aktivitas masyarakat, namun terkadang ada saja gendalah pihak dinas dan kontraktor di lapangan, seperti pembangunan saluran Irigasi di desa Sungai baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Demi menyerap aspirasi masyarakat desa Sungai Baung Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan pembangunan Saluran Irigasi demi memperlancar pengaliran air ke sawah sawah warga, ironisnya ada saja gendala yang di hadapi Dinas PU Bina Marga.22/10/2019.

Pembangunan saluran Irigasi Sungai baung adalah gunanya untuk fungsi pengaliran sawah masyarakat, agar kedepannya masyarakat sekitar lebih mudah untuk mengalirkan air kesawah sawah Masyarakat, namun beberapa hari ini pekerjaan tersebut di stop sementara karna ada sedikit gendala dengan salah satu warga (SM) yang menuntut ganti rugi tanahnya dilalui bangunan saluran Irigasi tersebut.

Mendengar hal ini Tim media PALI langsung mengkroscek kebenarannya. Menurut Marsudi ST, selaku PPTK pekerjaan tersebut, kami tidak sembarangan merealisasikan bangunan di setiap tempat karna yang kami takutkan nantinya ada permasalahan dengan warga, kami ada proses sosialisasi dulu guna minta persetujuan dari masyarakat, jika masyarakat setuju baru kami melakukan surve dan merealisasikan pembangunan,” ujarnya.

Sama seperti yang kami lakukan di pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, dari tahap musrembang desa, Surve awal, lalu sosialisasi ke warga- warga yang tanahnya kami lalui.

Na, sudah setenga jalan ada salah satu masyarakat (SM)menyetop pekerjaan tersebut dengan alasan minta ganti rugi karna tanahnya dilalui pembangunan saluran drainase tersebut, padahal dari musrembang, surve awal, titik nol pekerjaan warga yg lahannya dilalui sudah setuju semua untuk di bangun termasuk SM ( penuntut).

Yang kami sangat sesalkan SM(warga)kok baru sekarang kenapa ngak dari awal pekerjaan sebelum di bangun jika tanahnya tidak mau dilewati padahal bangunan itu juga untuk kepentingan sawahnya,” ujar Marsudi ST, selaku PPTK pekerjaan tersebut.

Padahal pihak kontraktor CV. APAS SEJAHTERA juga sudah berkoordinasi dengan SM agar bisa jadi salah satu masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban pekerjaan tersebut dan telah di sepakati dan di setujui oleh SM.

Yang memberatkan pihak kontraktor CV. APAS SEJAHTERA adalah SM meminta ganti rugi yang tidak masuk akal,” ungkap marsudi ST.

Selasa kemarin 15/10/2019 dari pihak kepolisian dan kejaksaan memanggil SM untuk dimintai keterangan dan di berikan penjelasan jika memang minta ganti rugi harus yang sesuai dengan peraturan, namun SM masih ngeyel dengan argumenya.

Namun jika masih tidak ada solusi terpaksa kami dari pihak Dinas PU Bina Marga melakukan CCO perubahan dan sisa bangunan yang belum di kerjakan kami alihkan ketempat lain, untuk sementara pekerjaan tersebut kami hentikan dulu,”tutupnya.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *